Akurasi.id, Samarinda – Penataan kota yang semrawut. Banjir menahun tak berkesudahan dengan solusi. Hanya sekelumit kecil persoalan sosial dan pembangunan di Kota Samarinda yang diresahkan Erwin Izharuddin.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PAN itu, merasa cukup resah dan miris dengan kondisi pembangunan di Kota Tepian -sebutan Samarinda. Sebagai putra daerah, Erwin, sapaannya, merasa sedih dengan carut marutnya pembangunan Samarinda.
Sebagai ibu kota Provinsi Kaltim, sedianya Samarinda menjadi cermin bagi pembangunan di kabupaten/kota lainnya di Tanah Benua Etam. Namun yang tampak di mata, Kota Tepian justru sangkal untuk dijadikan replika.
Di antara potret semrawutnya pembangunan Kota Samarinda yang dilihat Erwin, yakni minimnya trotoar bagi pejalan kaki. Menurut pria kelahiran 8 Desember 1973 itu, wajah dari sebuah kota bisa dilihat dari hal itu.
“Semestinya, ketika berbicara soal pembangunan dan transportasi, yang dibenahi pertama itu adalah trotoar buat pejalan kaki,” kata Erwin saat berbagai cerita soal pembangunan di Samarinda kepada Akurasi.id, Sabtu (12/10/19)
Hanya saja, ketika bicara soal transportasi, banyak pejabat saat ini yang terjebak hanya pada bicara menyiapkan alat transportasi, semisalnya bus. Padahal menurut Erwin, yang harusnya didahulukan adalah membenahi trotoar bagi pejalan kaki.
Cara berpikir dan perencanaan pembangunan seperti itu diterapkan oleh semua kota-kota maju di luar negeri. Misalnya di Inggris, Belanda, dan negara lainnya di Eropa.
“Pejabat, pemerintah, jangan hanya berpikir menyiapkan sarana bagi kendaraan, tetapi pikirkan dahulu untuk fasilitas pejalan kaki. Itu yang sedang dibenahi Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan sekarang,” tutur dia.
Pria yang pernah mengenyam pendidikan di Australia ini melihat, ada pola pikir dan perencanaan yang buruk dari Pemerintah Samarinda dalam beberapa dekade terakhir. Dia mencontohkan, tidak sedikit dari pejabat yang menyusun program pembangunan hanya sekadar berorientasi proyek semata.
Padahal, sambung dia, ada kebutuhan lain yang jauh lebih krusial di bandingkan sekadar berpikir program proyek infrastruktur. Pemerintah mestinya fokus menata dan membangun mentalitas masyarakat agar berpikiran maju dan berdaya saing tinggi di berbagai bidang.
“Sekarang banyak orang (pejabat) hanya peduli proyek saja. Tidak berpikir bagaimana kepentingan masyarakat. Seorang pemimpin mestinya memikirkan apa yang jadi kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Ketika ada persoalan sosial di masyarakat, maka yang paling bertanggungjawab atas hal itu adalah pemimpin daerah. Sebab, ketika dia terpilih menjadi kepala daerah, maka seluruh persoalan pembangunan dan sosial di wilayah itu adalah tanggung jawabnya.
“Kalau ada satu orang misalnya kelaparan di daerah itu (Samarinda), maka pemimpinnya yang harus disalahkan (karena dia yang bertanggungjawab atas masalah itu,” ketus Erwin.
Berangkat dari keresahan itu, Erwin merasa cukup terpanggil untuk membenahi pembangunan Kota Tepian. Begitu juga dengan berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan minimnya lapangan pekerjaan yang hingga kini belum mampu diracik solusinya oleh pemerintah.
“Kalau hanya mencari uang, saya sudah merasa cukup dengan menjadi seorang pengusaha. Bagi saya, maju sebagai wali kota hanya sebagai lahan pengabdian buat tanah kelahiran saya,” ujar ayah tiga anak ini.
Untuk mengurai benang kusut pembangunan dan masalah sosial di Samarinda, tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang biasa. Selain itu, dibutuhkan figur yang berani mengambil gebrakan tanpa adanya keterikatan apapun dengan pihak lain.
“Dibutuhkan adanya harapan baru dan sosok baru buat memperbaiki Samarinda. Karena kita harus mengubah kebiasaan yang tidak baik selama ini. Syaratnya harus menghadirkan sesuatu yang baru pula,” cakapnya.
Penyelesaian Banjir dan SKM Hanya Soal Keberanian
Banjir menahun yang acap menghantui masyarakat Samarinda tidak luput dari pengamatan Erwin Izharuddin. Begitu juga dengan persoalan amburadulnya Sungai Karang Mumus (SKM).
Menurut politikus Partai PAN ini, sedianya persoalan banjir di Kota Tepian, hanya soal kemauan dari kepala daerah untuk mau serius atau tidak mengurainya. Karena kalau bicara solusi, ada banyak ahli yang bisa diajak kerja sama mengatasi masalah tersebut.
Dia mencontohnya, Amsterdam sebagai ibu kota Belanda, dapat dikatakan sebuah kota yang berada di bawah laut. Hampir setiap sudut ibu kota itu dikelilingi air. Namun kota yang terletak di Provinsi Holland Utara itu nyaris tidak pernah kebanjiran.
“Kalau memang pemerintah enggak bisa membuatkan perencanaannya, maka bisa diserahkan kepada para ahlinya. Dan itu yang dilakukan di Kota Amsterdam, Belanda,” katanya.
Salah satu persoalan mendasar banjir menahun di Samarinda, bukan hanya karena sedimentasi yang terjadi di SKM, tetapi juga diakibatkan buruknya perencanaan pembangunan dari pemerintah. Kata Erwin, contoh nyatanya, hampir semua parit, gorong-gorong, atau drainase yang dibangun pemerintah tidak terkoneksi dengan baik. Sehingga wajar jika setiap kali hujan, Samarinda dikepung banjir.
“Hampir semua parit di Samarinda enggak ada yang benar-benar tersambung. Wajar kalau hujan, air dengan cepat tergenang dan banjir. Kalau parit dan drainase buntu, maka enggak ada tempat pembuangan akhirnya,” sebutnya.
Pada dasarnya, ada banyak solusi yang bisa diambil pemerintah jika benar serius mau mengurai banjir di Samarinda. Hanya saja, Erwin melihat, kebanyakan pejabat sudah lebih duluan malas berpikir. Wajar jika banjir tidak pernah terselesaikan di Kota Tepian.
“Intinya hidup di kota adalah ketika bisa tidur enak dan aman. Tapi kalau hujan, kemudian masyarakat jadi waswas, kan bisa menjadi sesuatu yang tidak sehat,” ujarnya.
Erwin berpandangan, untuk mengoneksikan semua parit dan gorong-gorong di Kota Samarinda tidak butuh dana besar yang mencapai triliunan. Dia berkeyakinan, ketika perencanaannya disusun secara matang oleh ahlinya, maka dengan dana Rp 50-60 miliar sudah dirasa lebih dari cukup.
“Pemimpin itu bukan super hero. Pemimpin itu tugasnya adalah manajemen. Mengoneksikan dengan semua stakeholder. Kalau mau mengurai banjir Samarinda, kita undang ahlinya untuk mengkaji itu,” sebutnya.
Selain itu, instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) wajib dipegang oleh mereka yang ahlinya. Karena mereka yang akan banyak merancang dan melaksanakan pembangunan.
“Kepala dinas yang telah ditunjuk harus dikejar untuk memikirkan solusinya. Kalau memang tidak mampu, ya harus diganti. Sekarang yang dibutuhkan ada tindakan,” imbuhnya.
Erwin Terpanggil Membangun Tanah Kelahiran
Daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Bagaimanapun senangnya hidup di negeri orang, masih lebih senang hidup di negeri sendiri. Begitu mungkin pepatah yang coba digenggam Erwin Izharuddin.
Sukses sebagai seorang pengusaha dengan penghasilan yang cukup menjanjikan, tidak membuat Erwin menutup mata dengan kondisi tanah kelahirannya, Samarinda. Sebagai putra daerah, Erwin merasa berkewajiban untuk ikut membangun Samarinda
“Saya kembali ke sini (Samarinda) karena saya ingin membangun Samarinda. Saya hanya ingin mengabdikan diri memperbaiki daerah. Karena saya anak daerah,” ucap pria yang bakal maju pada Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Samarinda 2020.
Amburadulnya penataan kota, minimnya trotoar bagi pejalan kaki, banjir tidak berkesudahan, membuat Erwin benar-benar merasa cukup sedih melihat Samarinda. Saat kota-kota lainnya berlomba berinovasi, Kota Tepian masih berkutat dengan persoalan klasik yang tidak berpangkal.
“Melihat kota yang tidak tertata seperti sekarang, membuat saya cukup sedih hati,” ucapnya.
Erwin berkeinginan, jika tidak ada aral melintang, dia berkeinginan wakil yang akan mendampinginya pada Pilwali Samarinda 2020, harus orang baru. Figur yang memang bisa berduet dengannya membenahi Kota Samarinda.
“Kalau mengikuti hati, saya ingin orang yang enggak terikat balas jasa sama orang lama. Enggak terikat kepentingan. Ketika ada kesalahan dari siapa pun, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi,” imbuhnya. (*)
Penulis/Editor: Yusuf Arafah
