DPK Gulirkan Lomba Good Archival Governance Award bagi OPD di Lingkungan Pemkot Bontang. Lomba yang sudah bergulir sejak 3 tahun belakangan itu, bakal menghadirkan dewan juri dari DPK Provinsi Kaltim.
Akurasi.id, Bontang – Good Archival Governance Award (Gagas) akan kembali diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang. Lomba kearsipan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini rutin diadakan setiap tahun sejak 2018.
Kepala DPK Bontang, Retno Febriaryanti melalui Kepala Bidang (Kabid) Kearsipan, Nurbaena menjelaskan, lomba Gagas untuk OPD ini sudah masuk tahun ke 3. Pada 2019 lalu kegiatan ini sempat ditiadakan.
“Gagas ini sudah melalui tahap perencanaan. Pada 31 Mei lalu, kami sudah kirim draf Surat Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tim Penilai Gagas di lingkungan perangkat daerah kota Bontang tahun 2021,” jelas Nurbaena, Jumat (4/6/2021).
Dia menuturkan, nantinya akan ada sebanyak 5 orang dewan juri yang disiapkan. Sebanyak 2 orang dari DPK Kaltim dan 3 dari DPK Bontang. “Untuk DPK Kaltim, ada Kabid Kearsipan dan Fungsional Arsiparisnya. Dari DPK Bontang sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) memiliki fungsi sebagai lembaga kearsipan daerah,” katanya.
Dalam waktu dekat, DPK Bontang akan membagikan kuesioner kepada seluruh OPD dengan surat mengikuti lomba Gagas. Bagi OPD yang mengembalikan kuesioner pada batas waktu yang ditentukan, maka mereka yang akan mengikuti lomba Gagas.
“Setelah itu kami akan melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui, apakah yang di lampirkan itu ada. Itu akan kami lakukan agar dapat menentukan 6 besar OPD yang terbaik. Dalam hal ini, 3 orang tim penilai dari LKD untuk melihat bukti-bukti yang dilampirkan di kuesionernya,” jelasnya.
[irp]
Tahapan selanjutnya, akan masuk pada tahap presentasi yang diikuti oleh 6 OPD terpilih. Dalam tahap ini, yang melakukan penilaian yakni 5 dewan juri dari LKD dan DPK Kaltim. “Pengumuman pemenangnya diberitahu pada ulang tahun Kota Bontang, 12 Oktober 2021,” katanya.
Sementara untuk tahap pembinaan terhadap OPD telah berjalan selama 3 tahun terakhir. Sementara untuk audit, yakni dalam bentuk pengawas internal sudah dilaksanakan pada 2020 dan 2021. Setelah audit, DPK akan memberitahukan kekurangan pengelolaan kearsipan di OPD.
Kemudian LKD Bontang akan mengadakan monitoring evaluasi (monev) setiap tahunnya, untuk mengetahui apakah OPD tersebut menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan. “Harapannya untuk seluruh OPD di Bontang segera menyelesaikan kekurangan kearsipannya,” pungkas dia. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Dirhanuddin
