Akurasi.id, Samarinda – Insiden demi insiden terhadap penabrakan Jembatan Mahakam oleh kapal tongkang atau ponton membuat Komisi III DPRD Kaltim mulai geram. Bagaimana tidak, sepanjang 2019 ini saja, terhitung sudah ada 16 kali insiden penabrakan Jembatan Mahakam.
baca juga: Sigit Apresiasi Peran Muhammadiyah Tingkatkan Mutu Pendidikan dan SDM di Kaltim
Yang membuat Komisi III DPRD Kaltim kian geram, lantaran dari sederet kasus penabrakan tersebut, instansi terkait dianggap seolah tutup mata. Sebab, upaya evaluasi menyeluruh yang dilakukan instansi terkait hingga kini belum tampak terlihat.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud beranggapan, ada yang salah dengan kerja yang dilakukan Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai lembaga yang mengawasi aktivitas perkapalan di Sungai Mahakam.
Seperti halnya pembayaran dan penerimaan biaya denda atas insiden penabrakan oleh perusahaan pemilik ponton, hingga kini belum memiliki kejelasan. Selain itu, Hasan sapaan karibnya, juga menilai, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Tata Ruang (DPUPRTR) Kaltim, juga cenderung lepas tangan terkait biaya ganti rugi jembatan.
“Jembatan Mahakam itu kan aset daerah dan itu milik Pemerintah Kaltim serta rakyat Kaltim. Kalau terjadi apa-apa kan rakyat Kaltim yang merasakan dampaknya,” ucap dia ditemui belum lama ini.
Politikus Partai Golkar ini menyebut, perbaikan atas kerusakan Jembatan Mahakam harusnya menjadi tanggung jawab Pelindo. Lantaran, Pelindo yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab atas pengelolaan serta operasional perkapalan yang melintas di Sungai Mahakam.
“Jadi kalo ada perbaikan dan sebagainya, seharusnya diserahkan ke Pelindo, sebagai yang ditunjuk kuasa dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan,” katanya.
Selain itu, Hasan beranggapan, ada sejumlah kejanggalan dalam pengawasan hingga pemberian denda kepada perusahaan yang menabrak jembatan. Dia mencontohnya, saat rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kaltim dengan BPJN XII Balikpapan diketahui, jika biaya perbaikan atas penabrakan jembatan hanya sebesar Rp32 juta. Padahal dampak dari kerusakan atas insiden tersebut sangat besar.
“Ini sangat mengkhawatirkan, di mana jembatan itu merupakan hajat orang banyak, hanya diperbaiki dengan sesimpel itu,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Hasan mewacanakan, nantinya pengelolaan operasional perkapalan di Sungai Mahakam akan ditangani oleh perusahaan daerah (perusda). Selain itu, dia juga akan mengusulkan agar Jembatan Mahakam diasuransikan.
“Idealnya pengelolaan jembatan tersebut diasuransikan oleh Pelindo, sehingga tidak merepotkan pemerintah lagi. Sebab mereka melakukan pungutan yang kurang lebih Rp15 milyar per bulan,” imbuhnya.
Yang membuat Hasan sedikit bingung adalah, dari informasi yang ia dapat, kalau perusahaan yang menabrak justru memperbaiki sendiri jembatan tersebut. Perbaikan atas pekerjaan itu hanya disaksikan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan.
“(Perbaikan oleh perusahaan) yang lain sudah selesai katanya, sama kontraktor yang ditunjuk. Jadi uangnya diserahkan ke mereka, lalu dibayarkan ke kontraktor. Mekanismenya seperti apa, cuma dia (perusahaan) saja sama Tuhan yang tahu,” ketusnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Dirhanuddin
