Akurasi.id, Samarinda – Komisi II DPRD Kaltim melakukan evaluasi terhadap kinerja sejumlah perusahaan daerah (perusda) yang telah dibentuk pemerintah. Pada rapat yang berlangsung Senin (2/12/19) lalu, Komisi II mendapatkan sejumlah informasi dari Biro Ekonomi Pemprov Kaltim.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu menuturkan, pihaknya akan segera mengundang 8 perusda milik pemerintah. Pemanggilan itu bertujuan mengevaluasi kinerja dari setiap perusda. Termasuk mengevaluasi sumbangsih masing-masing perusda terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim.
Baca Juga: Bicara Soal Pembangunan Kaltim, Makmur: IKN untuk Membangun Daerah Pelosok (3-habis)
“Saat rapat dengan Biro Ekonomi, ada banyak tidak bisa dijawab mereka terkait keberadaan perusda di Kaltim. Mereka katanya hanya bertugas membina. Masalah duitnya berapa di penyertaan modal, tidak disampaikan Biro Ekonomi,” katanya.
Demmu berujar, ada banyak hal yang ingin dievaluasi Komisi II terhadap keberadaan dan kinerja setiap perusda. Selain itu, Komisi II juga ingin mengetahui siapa-siapa saja yang menjadi direksinya, termasuk ada berapa duit yang mereka kelola dari APBD Kaltim.
“Kemudian dari anggaran itu, ada berapa sih PAD yang mereka sumbangkan. Sekarang kami lagi menyusunkan jadwal untuk memanggil setiap perusda,” katanya.
Dari perusahaan daerah yang telah dibentuk Pemprov Kaltim sebelumnya, lanjut dia, diketahui rata-rata memiliki anak-anak perusahaan lagi. Seperti Perusahaan daerah MMP, diketahui mempunyai 3 anak perusahaan. Kemudian Perusda MBS memiliki hingga 10 anak perusahaan.
“Kami mau lihat apakah target pendapatan yang ditentukan oleh pemerintah, sudah sesuai dengan duit yang sudah disertakan yang begitu banyak,” cakapnya.
Menurutnya, jika modal yang disertakan pemerintah mencapai Rp50 miliar, sementara PAD yang disumbangsihkan hanya puluhan juta, maka keberadaan perusda tersebut patut untuk dipertanyakan. Dengan modal yang begitu besar, maka setidaknya timbal balik yang didapatkan pemerintah juga sepadan.
“Kalau hanya puluhan juta per tahun, lalu berapa puluh tahun APBD baru bisa kembali. Ini yang mau dievaluasi juga,” ketusnya.
Dia memberikan contoh yang lain, seperti Perusahaan daerah MBS, diketahui sudah ada dana APBD Kaltim sebesar Rp1,2 triliun yang dikucurkan. Sementara yang disetorkan ke PAD setiap tahunnya hanya sekitar Rp3-4 miliar.
“Penyertaan modal pemerintah di Perusahaan daerah MBS, setahu saya sudah mencapai Rp1,2 triliun. Tapi disetorkan hingga hari ini kurang lebih Rp3-4 miliar saja,” sebutnya.
Diakui Demmu, dari sekian perusda yang dibentuk Pemerintah Kaltim, hanya Perusda Bank Kaltimtara yang lebih baik memberikan sumbangsih terhadap keuangan daerah. Bank Kaltimtara diketahui menyumbang Rp171 miliar setiap tahunnya.
“Sumbangsih perusda yang lain ini yang mau kami evaluasi. Berapa duit yang sudah disertakan dan apakah sudah realistis dengan yang ditarget pemerintah. Kemudian target itu sesuai enggak dengan realisasinya,” imbuh dia.
Dia berpendapat, jika memang masih banyak perusahaan daerah yang tidak memberikan sumbangsih yang nyata, kemudian hanya menjadi beban pemerintah, maka sebaiknya perusda tersebut ditutup saja. Pemerintah tidak perlu membuang-buang uang rakyat demi sesuatu yang tidak menghasilkan.
“Kalau masih ada perusda yang sudah diberikan target, tapi masih kosong (tidak memberikan sumbangsih apapun terhadap keuangan daerah), tentunya ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua,” cakapnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Dirhanuddin
