Dewan minta Pemprov serius urus permasalahan HGB pergudangan beserta payung hukumnya. Komisi II meminta agar pihak pergudangan membayar tunggakannya. Karena jika tidak dilaksanakan pihak pengusaha harus mengosongkan pergudangan sesuai instruksi pemprov.
Akurasi.id, Samarinda – Permasalahan tunggakan sewa pergudangan Hak Pengelolaan (HPL) 4 di Jalan Ir Sutami, Samarinda, yang sempat disoal sebelumnya masih terus bergulir. Pertemuan lebih lanjut diagendakan untuk membahas persoalan itu.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sutomo Jabir mengatakan, dewan akan kembali memanggil pihak pergudangan dan Pemprov Kaltim lantaran ada perbedaan persepsi mengenai penunggakan sewa. Pihak pergudangan menyurati DPRD untuk segera dimediasi dengan pemkot maupun pemprov lantaran merasa dizalimi.
“Sedangkan penjelasan dari BPKAD mereka yang belum bayar, dari 54 hanya 2 yang sudah bayar,” terang Sutomo, Sabtu (24/7/2021).
Karena ada permasalahan seperti ini, Sutomo menyampaikan DPRD menginginkan agar pemprov menyediakan regulasi untuk mengatur pihak pergudangan dalam hal perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB). Memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan pengusaha di pergudangan dan masalah-masalah serupa di kemudian hari.
“Supaya mereka bisa memperpanjang. Karena sebagai pengusaha pasti mau mendapatkan kepastian. Misalnya berapa tahun lagi dia bisa tinggal di sana supaya investasi modal itu tidak terbuang,” ucapnya.
Selain itu, Komisi II meminta agar pihak pergudangan membayar tunggakannya. Karena jika tidak dilaksanakan pihak pengusaha harus mengosongkan pergudangan sesuai instruksi pemprov.
[irp]
“Karena ini temuan BPK tidak bisa tidak kita tindaklanjuti. Nah kalau perkembangan di pemprov kami belum tahu sampai sekarang,” imbuhnya.
Mengenai masalah HGB, Wakil Rakyat dari Fraksi PKB ini mengungkapkan bahwa ia terkejut lantaran mendengar belum ada perda mengenai retribusi. Padahal pada akhir Desember 2020 lalu DPRD baru menetapkan tiga perda tentang retribusi.
“Makanya kami pertanyakan pada pemprov. Alasan pemprov sudah dimasukkan tapi di Kemendagri dicoret poinnya karena tidak sesuai aturan yang ada di atasnya,” ungkapnya.
Sehingga hal ini membuat Komisi II meminta pada Pemprov agar segera mengagendakan pertemuan untuk membahas lebih lanjut perihal ini. Namun, hingga kini baik pemprov maupun pihak pergudangan belum ada respons terkait permintaan Komisi II tersebut.
[irp]
“Lagi-lagi informasi dari Pemprov belum ada kita dapat, dari pergudangan juga belum ada lagi konfirmasi, kita akan tanyakan ke Pemprov sejauh mana tindak lanjutnya, karena ini temuan BPK wajib juga kita tindaklanjuti,” Pungkasnya.
Sebelumnya, Sutomo Jabir menyoroti tunggakan sewa sekitar Rp4 miliar pada pengelolaan pergudangan yang beralamat di Jalan Ir Sutami, Samarinda. Hal ini terjadi lantaran adanya pemangkiran pembayaran kewajiban oleh 42 pengusaha di pergudangan tersebut selama 5 tahun berturut-turut.
“Mestinya kan dipungut dari 2016, jadi selama satu tahun pendapatan kita (Pemprov Kaltim) sekitar Rp800 juta. Kalau 5 tahun sekitar Rp4 miliar. Itu kalau mereka taat bayar sewa,” ucapnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Rachman Wahid
