Dari Kasus Bupati PPU, Pengamat Sebut Biaya Demokrasi di Indonesia Mahal
Dari kasus Bupati PPU, pengamat sebut biaya demokrasi di Indonesia mahal. Sehingga menjadi salah satu penyebab adanya tindakan korupsi pejabat negara.
Akurasi.id, Samarinda – Pengamat politik sekaligus akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Budiman turut menyikapi kasus penangkapan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) berserta 5 tersangka lainnya. Atas kasus dugaan korupsi atau suap sejumlah perizinan dan proyek pemerintah.
Menurutnya, perilaku pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi tergantung kepada komitmen masing-masing. Sebab, saat menjadi pejabat pintu dalam melakukan penyelewengan uang negara cenderung terbuka lebar.
Hal ini tidak lepas dari mahalnya biaya politik di Indonesia, yang dianggap menjadi salah satu penyebab maraknya pejabat negara terjerat kasus tindak pidana korupsi.
“Orang selalu mencari ruang dan menambah pundi-pundi ekonominya. Asumsinya, pertama, berapa biaya yang dikeluarkan ketika mencalonkan diri. Kemudian, berapa besar sih gaji seorang bupati,” kata dia.
Di sisi lain, meskipun seseorang telah menjadi pejabat, tidak serta merta pengeluaran biaya yang keluar akan terhenti. Pengeluaran biaya akan terus mengalir, mengingat masih ada keperluan dalam mempertahankan jabatan maupun melaju kepada kontestasi selanjutnya.
“Apalagi beliau inikan dalam kontestasi pemilihan Ketua Demokrat Kaltim. Sudah jadi rahasia umum akan memerlukan cost (biaya) yang banyak. Kemudian, pilkada selanjutnya, baik itu provinsi maupun daerah, pasti memerlukan cost politik,” sambungnya.
Namun, ia menegaskan, hal itu tidak akan terjadi apabila penyelenggara negara memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi.
“Jadi ada beberapa ruang-ruang yang dapat mengakibatkan terbukanya pintu dalam tindak pidana korupsi,” tuturnya.
Dari Kasus Bupati PPU Berpengaruh pada Elektabilitas Tingkat Kepercayaan Publik
Berkaitan elektabilitas tingkat kepercayaan publik kepada AGM, menurut Budiman, permasalahan ini akan sangat berdampak kepada penurunan elektabilitas AGM. Baik secara personal maupun kekeluargaan.
Mengingat, saat ini anggota keluarganya yang lain tengah menduduki jabatan politik. Di antaranya Rahmad Mas’ud kini adalah Wali Kota Balikpapan, Rudi Mas’ud merupakan anggota DPR RI, dan Hasanuddin Mas’ud merupakan anggota DPRD Kaltim. Sedangkan kakak perempuan AGM, Syaharia Mas’ud saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Sulawesi Barat.
“Apabila ada niatan untuk maju dalam kontestasi politik mendatang. Hal ini tentu menjadi pertimbangan pemilih. Meskipun publik cenderung menaruh harapan kepada kaum milenial, dan beliau adalah representasinya. Selain itu, juga agamais. Tapi yang namanya korupsi tidak memandang usia,” ujarnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Suci Surya Dewi
