Masa Depan Parlemen Kukar di Tangan Wakil Rakyat Terpilih

Akurasi.id, Samarinda – Komposisi calon anggota legislatif (caleg) yang terpilih sudah diketahui publik pasca pleno rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Ada petahana yang kembali terpilih. Tak sedikit pula yang gagal mempertahankan kursinya di DPRD Kukar.

Pileg tahun ini diramaikan dengan terpilihnya sejumlah pendatang baru. Dari 45 caleg terpilih, sebagian di antaranya diisi wajah baru. Tetapi apakah mereka benar-benar baru dalam perpolitikan lokal? Kami akan menjawab pertanyaan tersebut lewat wawancara dengan pengamat politik dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Tenggarong, Toni Kumayza.

Sebelum itu kami perlu menjelaskan, dari enam daerah pemilihan (dapil) yang tersedia di Kukar, hanya 10 partai politik (parpol) yang berhasil meraih kursi di daerah kaya sumber daya alam tersebut. Tercatat ada Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Selain itu, ada pula Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Tiga partai politik di pemilu sebelumnya tak mendapatkan kursi, kini dapat menempatkan kadernya di DPRD Kukar. Partai-partai tersebut adalah PKB, NasDem, dan Perindo. Berikut perbandingkan perolehan kursi di dua pemilu terakhir:

Bagaimana Anda melihat komposisi caleg terpilih?

Memang terjadi perubahan komposisi caleg terpilih. Tetapi secara umum mereka yang terpilih ini adalah orang-orang yang sama. Misalnya Dayang Marissa. Dia sudah pernah terpilih sebagai anggota dewan dari PAN. Dia pindah ke Golkar dan terpilih lagi. Kemudian Siswo Cahyono dari Hanura pindah ke PKB. Saat ini dia terpilih di Dapil Tenggarong. Sedangkan pendatang baru, mereka mantan kades dan orang-orang di posisi kedua di pemilu sebelumnya.

Saya melihat memang ada perubahan komposisi perolehan kursi partai dan perubahan orang-orang yang terpilih. Tetapi mereka politisi yang sudah lama berkecimpung dalam perpolitikan Kukar. Saya tidak punya banyak ekspektasi terhadap DPRD Kukar yang baru ini. Ibaratnya, ini hanya ganti jubah dan baju saja.

Faktanya banyak petahana yang kembali terpilih. Seperti Supriadi, Abdul Rasid, Alif Turiadi, dan Agustinus. Itu orang-orang yang kemarin sudah duduk di DPRD Kukar. Artinya tidak ada perubahan komposisi yang berarti.

Apa pendapat Anda tentang Golkar?

Kasus yang pernah menjerat pimpinan Golkar berdampak terhadap perolehan kursi mereka. Sehingga partai ini kehilangan enam kursi di DPRD. Menurut saya, itu hal yang wajar. Karena Golkar berupaya bangkit setelah ketuanya bermasalah di KPK. Setelah pimpinan partai ini tidak lagi menjadi bupati, imbasnya mereka tidak memiliki akses yang kuat di eksekutif.

Kerja mesin partai tergantung pelumasnya. Maksud saya, pelumas ini finansialnya. Kalau finansialnya baik, maka mesin partai akan bekerja. Setelah ketua partai ini ditangkap KPK, mereka kehilangan sumber-sumber finansial. Mesin partai tetap ada. Tetapi kerjanya tersendat.

Walaupun begitu, Golkar cukup dominan di pemilu ini. Partai lain maksimal mendapat tujuh kursi. Sementara Golkar meraih 13 kursi. Setidaknya Golkar mengantongi tiket untuk Pilbup 2020. Hal ini bisa saja karena Golkar memiliki mesin partai dan ranting sampai ke desa-desa. Apabila mereka bisa memanfaatkan jaringan itu, maka bisa membuahkan hasil yang berarti. Apalagi ada unsur ketokohan seperti mantan kades.

Mantan kades yang terpilih ini timses bagi caleg sebelumnya. Karena calon lain terlihat tidak kuat, mantan kades memanfaatkannya. Golkar melihatnya sebagai peluang. Jaringan mereka sampai ke desa di 18 kecamatan di Kukar dimanfaatkan dengan baik.

Hari ini yang dipercaya sebagai ketua Golkar itu, bang Rasid. Mereka mengubah strategi. Orang-orang yang memiliki kekuatan dari partai lain, direkrut Golkar. Contohnya Dayang Marissa. Para tokoh yang memiliki finansial juga dicalonkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan partai.

Bagaimana pendapat Anda tentang posisi PKB di Kukar?

PKB ini diisi para aktivis dari NU. Mereka menghidupkan jaringan Nahdliyin. Secara tidak langsung menguatkan tingkat keterpilihan PKB. PKB memanfaatkan dengan baik kelompok-kelompok pengajian. Mereka merekrut kades dan tokoh masyarakat. Ini juga berpengaruh terhadap perolehan kursi PKB di DPRD Kukar.

Sejumlah kader yang menjabat sebagai menteri di pemerintahan Jokowi dimanfaatkan PKB. Tanpa disadari, jejaring ini menguatkan PKB di level pusat dan daerah. Organisasi keagamaan NU juga ikut menyukseskan PKB. Walaupun mereka tidak berafiliasi secara langsung dengan partai, tetapi aspirasi mereka didukung warga Nahdliyin.

Pada saat Hanura menghadapi problem kepartaian, terutama ketidakjelasan kepemimpinan di tingkat nasional, banyak caleg yang memiliki basis massa berpindah partai. Sehingga Hanura banyak kehilangan suara. Sebagian berpindah ke PKB. Salah satunya Siswo Cahyono. Walaupun dia pindah partai, dia tetap terpilih.

Apa sisi lain dari hasil pileg ini?

Dari semua fenomena ini, tidak ada perbedaan yang berarti di semua parpol. Banyak orang yang loncat partai, tetapi tetap terpilih. Mereka tidak memperjuangkan aspirasi dan ideologi partai. Seorang caleg yang memakai kendaraan apa pun, dia tetap terpilih. Apa yang mereka perjuangkan? Tidak ada. Semata hanya pragmatisme politik.

Hal ini berbahaya bagi institusi DPRD. Seharusnya pada saat berada di parlemen, mereka membawa aspirasi sebagaimana garis ideologinya. Sayangnya justru partai melakukan outsourching. Akhirnya perjuangan partai benar-benar pragmatis. Ibaratnya mereka melakukan kartel politik.

Partai memperbolehkan pindah partai asal mendapatkan kursi. Harusnya setiap partai mencerminkan basis perjuangannya. Misalnya PKB dengan basis perjuangan warga Nahdliyin, Golkar dengan golongan karya, PDIP dengan nasionalisnya, dan PKS dengan basis agama Islamnya.

Kenyataannya tidak ada unsur ideologis di balik keterpilihan mereka. Semua serba pragmatis: ketokohan, basis massa, dan modal finansial. Padahal partai harus mencerminkan ideologi perjuangan di tengah-tengah masyarakat. Syaratnya, mereka harus memiliki kader-kader yang memperjuangkan ideologi partai.

Di beberapa penyelenggaraan pileg, kutu loncat dari mana pun, tetap terpilih. Berarti fungsi partai tidak berjalan. Tugas utama mereka memperjuangkan ideologi tidak terlihat. Idealnya fungsi pengkaderan dan pembelajaran politik partai berjalan. Misalnya PKB dengan ideologi pluralisnya. Mereka harus berani mengejawantahkannya dalam perjuangan politik.

Apa yang harus dilakukan agar ada perubahan di DPRD Kukar?

Saya tidak melihat akan ada perubahan yang berarti. Kinerja mereka akan sama dengan rekam jejak anggota DPRD sebelumnya. Mereka terpilih atas dasar pragmatisme. Kalau kita berharap dengan anggota dewan terpilih, saya pesimis. Pada 2020 mereka akan berupaya membangun koalisi dan memperteguh eksistensi kepartaian mereka di Kukar. Kemungkinan besar hanya akan ada bagi-bagi proyek.

Sama seperti sebelumnya, ada drama-drama yang dipertontonkan di ruang-ruang publik. Di balik itu mereka punya masing-masing bisnis untuk mempertahankan kursinya di DPRD. Kualitas anggota dewan seperti ini cermin dari kualitas masyarakat.

Ke depan sangat penting dilakukan penguatan civil society. Agar masyarakat dapat mengontrol lembaga pemerintah dan mewarnai parlemen. Aktivis-aktivis yang konsen terhadap pembangunan Kukar harus masuk ke parlemen. Ini kerja jangka panjang untuk mengawal perubahan.

Agenda yang mendesak di Kukar adalah transparansi pengelolaan APBD. Tetapi saat ini saya pesimis mereka bisa menerapkan pola itu secara substansial. Mereka hanya akan menjalankan pola penganggaran secara prosedural. (*)

Penulis: Ufqil Mubin
Editor: Ufqil Mubin