Jakarta, Akurasi.id – Drama penangkapan Harun Masiku dan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendapat sorotan tajam dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, dan Dewan Pakar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Usman Hamid. Keduanya mengkritik proses hukum yang dinilai berlebihan dan tidak murni untuk kepentingan yuridis.
Kritik Boyamin Saiman terhadap Penangkapan Harun Masiku
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, sebelumnya mengumumkan bahwa lokasi kader PDIP Harun Masiku sudah diketahui dan akan ditangkap dalam sepekan ke depan. Namun, Boyamin Saiman menilai bahwa KPK terlalu banyak membuat drama dalam penangkapan ini.
“Apapun, saya tetap mendukung KPK untuk menuntaskan perkara ini dengan menangkap Harun Masiku. Tapi juga dengan cara benar dan tidak terlalu bombastis, terlalu ramai-ramai. Tangkap aja udah, kalau ini kan menjadi drama. Soal nyita lah, manggil orang, masa mau nangkap orang malah manggil orang, ya kabur lah yang dicari,” ujar Boyamin kepada wartawan pada Selasa (11/6/2024).
Boyamin menambahkan bahwa pernyataan KPK yang mengumumkan akan menangkap Harun Masiku dalam sepekan hanya membuat situasi menjadi konyol. “Apalagi ngomong sudah ditemukan tempatnya, pekan ini akan ditangkap, ya bikin ketawa aja, tangkap tangkap aja, saya yakin ini banyak gagalnya,” tambahnya.
Usman Hamid Pertanyakan Motif Proses Hukum Hasto Kristiyanto
Dalam diskusi publik bertajuk “Menguak Motif Pemanggilan Sekjen PDI Perjuangan ke Polda dan KPK: Politisasi Hukum Era Jokowi?” di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Usman Hamid menyatakan bahwa sulit untuk menilai proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto sebagai sesuatu yang murni demi kepentingan yuridis.
“Jadi saya kira sulit untuk mengatakan bahwa proses hukum yang sekarang ini berlangsung di kepolisian dan KPK terkait dengan sekjen PDIP adalah proses yang benar-benar murni untuk kepentingan yuridis,” kata Usman pada Selasa (11/6/2024).
Usman, yang juga Direktur Amnesty International Indonesia, mengungkapkan bahwa Hasto diperiksa di KPK terkait kasus suap Harun Masiku yang sudah inkrah. Menurutnya, hal ini semakin menambah kecurigaan bahwa proses hukum yang berlangsung mengandung motif politik. “Jadi, makin menambah kecurigaan bahwa proses yang sekarang ini berlangsung memang mengandung motif politik,” katanya.
Proses Hukum di Polda Metro Jaya
Selain itu, Usman juga menilai bahwa proses di Polda Metro Jaya tidak layak dilanjutkan karena pernyataan Hasto di media tergolong sebagai produk jurnalistik. “Toh, Hasto punya hak untuk menyampaikan pernyataan yang berisi mengkritik kebijakan pemerintah,” tambah Usman.
Drama penangkapan Harun Masiku dan proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto menjadi sorotan publik. Kritik yang disampaikan oleh Boyamin Saiman dan Usman Hamid menunjukkan adanya kekhawatiran akan politisasi hukum di Indonesia. Keduanya menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tanpa motif politik untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.(*)
Penulis: Ani
Editor: Ani
