Akurasi.id, Samarinda – Ditunjuknya Kaltim sebagai lokasi pembangunan ibu kota negara (INK) menggantikan Jakarta harus dilihat sebagai peluang. Di antaranya untuk mendapatkan dukungan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur dasar di berbagai kabupaten/kota di Kaltim.
Saran disampaikan Ketua DPRD Kaltim menyikapi kondisi Tanah Benua Etam -sebutan Kaltim- yang dianggap sangat miskin infrastruktur. Dia berharap, melalui dana APBN, pemerintah pusat memberikan dukungan pembangunan bagi daerah pelosok di Kaltim.
baca juga: Bicara Soal Pembangunan Kaltim, Makmur: Listrik dan Air Jauh Lebih Penting (2)
“Saya sangat berharap, pemerintah pusat tidak hanya memperbanyak memberikan dukungan program pemberdayaan, tetapi lebih banyak membantu membangun infrastruktur jalan, listrik, dan air di Kaltim,” kata dia belum lama ini.
Dengan telah ditetapkannya Kaltim sebagai lokasi pembangunan IKN, lanjut dia, pemerintah pusat harusnya melihat Tanah Benua Etam sebagai prioritas pembangunan. Karena wajah Indonesia ke depan akan ditentukan dari wajah pembangunan masyarakat di berbagai kabupaten/kota lainnya di Kaltim.
“Harapan saya, pemerintah perlu mencermati kondisi Kaltim saat ini. Jangan sampai ke depannya ada masyarakat Kaltim yang justru terpinggirkan dengan adanya pembangunan IKN,” imbuhnya.
Politikus Partai Golkar ini menekankan, pemerintah pusat tidak hanya terfokus pada pembangunan IKN semata, tetapi bagaimana daerah pelosok juga ikut kebagian dari dampak positif pembangunan megaproyek tersebut.
“Pembangunan yang ada di daerah pelosok harus diperhatikan. Masyarakat di desa-desa harus dapat mengakses dan menikmati manfaat dari IKN nantinya,” ucap dia.
Makmur membayangkan, pembangunan IKN ikut mendorong upaya percepatan dan pemerataan pembangunan di setiap desa-desa di Kaltim. Utamanya yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat seperti jalan, listrik, air, dan pendidikan yang memadai.
“Yang sangat diharapkan semua masyarakat di Kaltim adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan listrik dan air bersih 24 jam. Kemudian mempunyai akses jalan yang baik,” ujarnya.
Keinginan pemerintah meningkatkan mutu SDM tanpa disertai ketersediaan infrastruktur dasar akan berjalan timpang. Misalnya, ketika masyarakat tidak dapat menikmati air bersih, maka masyarakat rentan terkena penyakit. Otomatis muncul masalah baru.
“Kesehatan masyarakat sangat tergantung pada terpenuhinya air bersih yang baik. Ini jadi persoalan yang harus dicermati secara keseluruhan,” katanya.
Makmur memberikan contoh lain ketimpangan pembangunan di Kaltim, “Kita terkadang bersemangat mendorong masyarakat mengembangkan dan memanfaatkan lahannya untuk pertanian, tetapi untuk membawa hasilnya kita tidak memfasilitasi.”
Selain itu, jika bicara dari sisi ketahanan pangan, hampir semua petani di Kaltim mampu menyuplai kebutuhan pangan. Namun untuk mendistribusikan hasil pertanian, padi, jagung, serta sayur mayur, petani selalu terganjal minimnya infrastruktur.
“Masyarakat kalau hanya hasil pertanian seperti padi sudah cukup saja untuk mereka nikmati selama setahun, karena kalau mereka memproduksi dalam jumlah yang lebih banyak, mereka mau membawanya ke mana,” tandasnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Yusuf Arafah
