Akurasi.id, Bontang – Keberadaan sejumlah perusahaan berskala besar di Bontang diharapkan dapat dimanfaatkan pemerintah setempat untuk menekan angka kemiskinan di daerah itu. Selain itu, angka pengangguran juga mesti ditekan semaksimal mungkin dengan membuka peluang kerja yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang Amir Tosina menilai, sudah sewajarnya bagi masyarakat mendapatkan timbal balik yang baik dari keberadaan sejumlah perusahaan besar di Kota Taman –sebutan Bontang-, salah satunya yakni dengan adanya peningkatan kesejahteraan.
“Tentu kita semua sangat berharap seiring waktu yang berjalan, kesejahteraan masyarakat Bontang juga terus meningkat. Kesempatan bekerja bagi anak muda juga kita harapkan semakin terbuka ke depannya,” ucap dia belum lama ini.
Amir Tosina merasa, walau saat ini Bontang diapit dua perusahaan besar seperti PT Pupuk Kaltim dan PT Badak NGL, namun angka kemiskinan masih cukup tinggi. Sebagai wakil rakyat, dia akan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dan perusahaan untuk terus menekan angka kemiskinan di Kota Taman.
“Disadari atau tidak, walau saat ini ada dua perusahaan besar, PT Pupuk Kaltim dan PT Badak NGL, tetapi masih banyak warga yang kurang mampu di Bontang. Saya kira, ini menjadi pekerjaan bersama antara pemerintah, DPRD, perusahaan, dan semua pihak terkait,” katanya.
Selain itu, dia mendorong Pemkot Bontang untuk benar-benar melakukan survei mendalam terhadap kualitas kesejahteraan hidup masyarakat Bontang, utamanya untuk mengetahui berapa persen masyarakat Kota Taman yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
“Bagi saya, pengurangan terhadap angka kemiskinan di Kota Bontang harus betul-betul disurvei. Kalau ada data yang valid, maka pemerintah dan DPRD bisa secara bersama-sama merumuskan solusinya, biar angka kemiskinan di Bontang dapat terus ditekan,” sarannya.
Bercermin pada pengalamannya sebagai ketua RT 25, Kelurahan Berebas Tengah selama 4 periode lamanya, Amir rasanya sudah hatam benar dengan kondisi warga Bontang, terutama mereka yang pernah ada di bawah koordinatnya. Karena itu, dia merasa perlu ada langkah serius dari pemerintah mengevaluasi angka kemiskinan di Bontang.
“Saya tahu persis keadaan warga. Pernah ada warga miskin yang benar-benar miskin, tapi malah dihapus statusnya sebagai warga miskin. Hal-hal yang seperti ini, tentu tidak kita harapkan. Kalau memang ada warga yang miskin, maka mereka perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah,” tandasnya. (*)
Editor: Yusuf Arafah
