Akurasi.id, Samarinda – Komisi III DPRD Kaltim berencana melakukan investigasi atas pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam). Lantaran pengerjaan megaproyek tersebut dinilai banyak yang meleset dari target pembangunan yang sudah dibuat.
Baca Juga: Dianggap Tak Penuhi Syarat, Pimpinan Dewan Stop Interpelasi Soal Sekprov Kaltim (1)
Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, kalau pembangunan Jalan Tol Balsam memang sangat lamban. Dia merasa bingung dengan perencanaan pembangunan jalan bebas hambatan pertama di Tanah Benua Etam –sebutan Kaltim- tersebut.
“Saya enggak tahu bagaimana perencanaan proyek ini. Kalau menurut kami (DPRD Kaltim), seharusnya peresmiannya bisa dilakukan di awal Desember 2019 ini, makanya kami mau adakan identifikasi ke lapangan,” kata dia ditemui di kantor DPRD Kaltim, Selasa (17/12/19).
Proses identifikasi atas pembangunan jalan tol, sambung Hasan sapaan karibnya, idealnya akan dilakukan pada pekan ini. Hanya saja, karena adanya peresmian jalan tol oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Selasa (17/12/19) ini, utamanya di seksi 2,3, dan 4, maka rencananya itu akhirnya diurungkan Komisi III DPRD Kaltim.
“Karena adanya peresmian hari ini oleh Presiden Jokowi, ya kami cari waktu lain,” ujar politikus Partai Golkar ini.
Hasan sendiri menilai, peresmian jalan tol yang dilakukan Presiden Jokowi hanya sebatas kegiatan seremonial semata. Apa yang menjadi persoalan substansi di dalam proyek tersebut yang harusnya diprioritaskan Pemerintah Kaltim maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Peresmian yang ada sekarang, saya kira hanya seremonial saja. Karena untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Setelah itu akan ditutup lagi. Baru akan dibuka lagi di Maret 2020. Itu pun kita belum tahu apakah Maret memang sudah bisa dibuka untuk umum atau hanya janji-janji lagi,” imbuhnya.
Menurut dia, jika bercermin dari janji-janji yang sudah dibuat para kontraktor pelaksana dalam proyek jalan tol itu, maka seharunya pada Desember 2019 ini, pengerjaan semua seksi jalan tol sudah harus dirampungkan. Hanya saja, janji itu hanya sebatas janji, karena hingga kini sebagian dari jalan tersebut belum selesai dikerjakan.
“Saya melihat, penyelesaian pembebasan lahan juga sangat lambat. Dan peresmian (yang dilakukan Presiden Jokowi) ini kesannya terburu-buru. Hanya untuk memenuhi momen Natal dan Tahun Baru saja,” ucap dia menegaskan.
Di sisi lain, Hasan merasa cukup kecewa dengan tidak dilibatkannya Komisi III DPRD Kaltim dalam peresmian jalan tol yang dilakukan Presiden Jokowi. Menurutnya, sebagai bagian yang membidangi pengawasan proyek itu, Komisi III semestinya dapat diikutkan. Karena sedikit banyaknya, Komisi III yang banyak tahu tentang pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Balsam.
“Pada peresmian itu, Komisi III tidak diundang. Itu sebenarnya kami sudah menyampaikan protes. Dalam pembangunan jalan tol inikan, partisipasi APBD Kaltim hampir Rp3 triliun. Selain ketua dewan, harusnya Komisi III juga diikutkan,” ketusnya.
“Tetapi kembali lagi kepada protokol pemerintah atau presiden, kalau kami tidak dianggap, kami mau bilang apa lagi. Tetapi seyogianya, ketua dan Komisi III harusnya dilibatkan. Karena kami yang tahu terkait itu,” sambungnya.
Kendati demikian, dia memastikan, setelah peresmian jalan tol dilakukan, pihaknya akan melakukan investigasi ke lapangan. Komisi III DPRD Kaltim ingin proyek itu segera diselesaikan. Agar dapat segera dinikmati masyarakat. “Tapi kita akan lihat bagaimana pemerintah memenuhi janjinya apakah memang bisa menyelesaikannya pada Maret 2020,” tandasnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Dirhanuddin
