Akurasi.id, Samarinda – Banjir yang melanda sebagian besar wilayah Samarinda telah menjadi buah bibir di jagat sosial media. Ada kritik yang menohok yang dilontarkan “republik” media sosial lewat Twitter. Kemarin, viral hastag #SamarindaCalap.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dinilai tidak mampu menanggulangi banjir yang kerap melanda ibu kota provinsi ini. Padahal lewat pesta demokrasi, para calon wali kota kerap melontarkan ide-ide brilian untuk menangani banjir.
Kenyataannya, janji itu ibarat “kata manis” untuk marayu publik. Berkali-kali pergantian kekuasaan di Samarinda, sesering itu pula visi penanganan banjir diramu dalam bentuk kajian, telaah ilmiah, dan diskusi-dikusi terbatas.
Di lain sisi, ada pula kelompok yang memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Syaharie Jaang. Pada intinya, kelompok yang pro pemerintah berdalih, sejatinya masalah banjir tak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah.
Perilaku masyarakat berupa pembuangan sampah sembarangan, pembangunan perumahan yang tak memenuhi standar, hingga warga yang tidak dapat “dirayu” agar tak membangun rumah di bantaran sungai, adalah sekelumit problem yang diduga sebagai penyebab banjir di Samarinda.
Setidaknya, begitu beragam narasi yang beredar di media sosial yang dihimpun Akurasi.id. Kemarin, dua pendapat yang saling berbenturan itu viral saat banjir mengepung Samarinda.
Pemkot sejatinya tak tinggal diam. Banjir yang melumpuhkan sebagian lalu lintas di Kota Tepian membuat pemerintah mengambil langkah-langkah strategis.
Dipimpin Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng Chairuddin, Ahad (9/6/19), diadakan rapat koordinasi lintas sektor. Baik pemkot, kepolisian, maupun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terlibat dalam rapat tersebut.
Sugeng menyebut, wilayah yang terdampak banjir yang cukup parah antara lain Bengkuring, Griya Mukti, dan Gunung Lingai.
“Sebenarnya banjir ini bukan karena bendungan Benanga yang jebol. Melainkan level Sungai Mahakam ini naik. Karena beberapa daerah di Hulu Mahakam hujan semua. Sehingga volume air penuh,” demikian kata Sugeng lewat siaran pers yang disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Samarinda.
Di sisi lain, air laut yang pasang ikut mendorong air ke sungai. Akibatnya, air tidak lekas turun karena diperparah curah hujan yang sangat tinggi.
Kritik Jatam
Mengutik Insite Kaltim, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradarma Rupang mengatakan, banjir yang melanda sebagian besar wilayah ibu kota disebabkan obral izin tambang batu bara yang diberikan pemerintah.
Daerah yang sebelumnya dijadikan wilayah resapan air, disulap menjadi areal tambang batu bara. Nyaris 71 persen wilayah Samarinda telah dijadikan ladang pertambangan. Hal ini berakibat fatal. Ketika Samarinda diguyur hujan, air dengan mudah menyasar permukiman penduduk.
“Setiap tahun, jelas sekali [lahan yang ditambang] itu bertambah luas. Hari ini kita bisa rasakan, semua wilayah di Samarinda dikepung banjir,” sebutnya.
Kata Rupang, upaya pemerintah menanggulangi banjir tidak akan menghasilkan efek yang signifikan. Pasalnya, Pemkot Samarinda dinilai tidak memiliki program yang menyentuh akar masalah pemulihan lahan pasca tambang.
“Rata-rata perusahaan tambang setelah melakukan eksploitasi besar-besaran, meracuni sumber-sumber air warga, mewariskan lubang-lubang tambang yang menganga, setelah itu ditinggalkan,” tegasnya. (*)
Penulis: Ufqil Mubin
Editor: Ufqil Mubin
