Akurasi.id, Samarinda – Komisi I DPRD Kaltim melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ormas Pro Jokowi (Projo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Rabu (18/12/19). Kedatangan mereka untuk membahas masalah tuntutan ganti untung tanam tumbuh milik petani warga Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kukar yang disebut-sebut masuk areal pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam).
Baca Juga: Sambung IKN, Komisi III DPRD Kaltim Dorong Pemerintah Lakukan Pemetaan Pariwisata
Pada pertemuan itu, Ketua DPC Projo Sigit Nugroho mengatakan, bahwa permasalahan dimulai dari lahan tanam tumbuh yang sifatnya pinjam pakai milik sekitar 20 orang kelompok tani pada kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Suharto yang digusur untuk digunakan menjadi bagian dari areal pembangunan jalan tol.
“Kebetulan lahan milik negara, hanya untuk pinjam pakai sepanjang hanya untuk ditanami saja tidak ada pergantian lahan jadi sifatnya hanya ganti untung tanam tumbuh. Jenis tanamnnya sendiri beragam mulai dari mangga, durian dan rambutan,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin mengatakan, pihaknya akan mengkaji referensi atas kebenaran laporan tersebut. Selain itu, dalam rangka mendapatkan informasi yang berimbang, maka ke depan pihaknya akan memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kukar dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kukar selaku tim pembebasan lahan warga.
Selain itu, pada pertemuan itu, politikus Partai PKB itu mengakui, bahwa perkara ini sudah ditangani pada periode anggota DPRD Kaltim 2014-2019, dan melimpahkan kepada Pemerintah Kukar. Namun, dikarenakan tidak kunjung mendapatkan penyelesaian, maka pihaknya berjanji akan membantu menuntaskan persoalan ini.
“Kembalikan hak masyarakat. Terkait dengan ganti untung wajar kita berikan, masalah lahan karena itu tanah negara sifatnya pinjam pakai dan itu didukung dengan aturan terkait tanam tumbuh maka bisa saja masyarakat mendapatkan ganti untung sewajarnya,” sebutnya.
Bahkan, Jahidin menyebutkan, setelah mendapatkan data dan informasi yang berimbang antara pihak petani yang diwakili Projo Kukar dengan instansi terkait lainnya dinilai perlu untuk melakukan kunjungan lapangan guna melihat langsung kondisi realnya.
“Nanti kami akan menjadwalkan meninjau langsung ke lapangan. Kami juga mau mendengarkan langsung persoalan ini dari masyarakat. Supaya data yang kami punya menjadi berimbang dan masalah itu memang bisa diselesaikan, pembangunan jalan tol jalan, masyarakat juga tidak merasa dirugikan,” tandasnya. (*)
Penulis: Pewarta
Editor: Dirhanuddin
