Akurasi.id, Samarinda – Langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dalam menyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan sirkuit balapan oleh Pemerintah Kutai Timur (Kutim) tampaknya tidak main-main. Proyek bernilai puluhan miliar itu bahkan kini memasuki babak baru, yakni dengan telah ditetapkannya seorang tersangka dalam perkara tersebut.
Informasi itu disampaikan sendiri Kepala Kejari (Kajati) Kaltim Chaerul Amir, ketika menggelar jumpa pers, Jumat (22/5/2020) siang tadi di kantornya. Menurutnya, penyelidikan kasus tersebut telah dilakukan bahkan sebelum dia menjabat Kajati Kaltim.
“Sekarang, kasus ini sudah ditingkatkan ke penyidikan dan telah menetapkan seorang tersangka,” ungkapnya.
Dia menyebutkan, kasus ini terbilang cukup sederhana, yakni pengadaan tanah untuk pembangunan sirkuit balap, di mana tanah tersebut diketahui adalah tanah milik negara. Uang yang bersumber dari APBD Kutim untuk pembebasan tanah, dibayarkan kepada sejumlah oknum yang dianggap sebagai pemilik.
“Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata tanah itu adalah tanah milik negara atau daerah. Artinya, APBD digunakan untuk membayar sesuatu yang tidak perlu, tidak semestinya, karena tanah itu milik daerah sendiri,” katanya.
Berdasarkan hasil penyelidikan dan disertai barang bukti, penyidik Kejati Kaltim akhirnya memutuskan menetapkan salah seorang tersangka dalam perkara itu, yakni Kuasa Pengguna Anggara (KPA) sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Termasuk dalam hal pembayaran proyeknya.
“Tersangka ini, yakni berinisial Drs H.AA. Dia salah satu kepala dinas pada saat proyek pengadaan lahan itu dilakukan. Pengadaan tanah ini dilakukan 2 kali, yakni pada 2010 dan 2012,” ungkapnya.
Kasus ini sendiri, diakui Chaerul, masih akan terus berkembang. Tidak hanya berhenti pada penetapan satu tersangka. Karena masih ada rangkaian persoalan lain yang sedang di dalami pihak penyidik, termasuk siapa-siapa saja yang bertanggung jawab dalam persoalan tersebut.
“Dan sirkuitnya sampai sekarang tidak kelihatan. Tidak ada. Nanti ini juga akan berkembang. Selain pengadaan tanahnya, juga pembangunan sirkuitnya. Karena sampai dilakukan pemeriksaan di lapangan, ternyata sirkuitnya belum selesai, belum terwujud,” sebutnya.
Chaerul mengutarakan, adapun kerugian negara dalam perkara tersebut, pihaknya telah sepakat dengan BPKP untuk menghitungnya. Jika merujuk dari hitung-hitungan penyidik, dugaan kerugian negara dalam perkara itu, yakni sebesar Rp25 miliar.
“Total kerugian dalam kasus ini, yakni sebesar uang yang dikeluarkan dalam APBD. Karena lahan ini milik negara. Berarti uang yang dibayarkan itu tidak semestinya dikeluarkan. Itu menurut hitung-hitungan penyidik kami,” katanya.
Kejati dan BPKP Sepakat Ada Kerugian Negara
Dalam kasus ini, menurut Chaerul, BPKP Kaltim telah sepakat jika terdapat kerugian negara. Sekarang tinggal menunggu angka pasti dari BPKP berapa nilai kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus itu.
“Untuk pengadaan dan pembangunan sirkuitnya, itu ada anggarannya tersendiri lagi. Tentu nanti kami akan cermati lagi. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, sirkuit itu belum terwujud,” imbuhnya.
Pada kasus ini, Kejati Kaltim sendiri masih ingin fokus pada pengadaan tanahnya. Setelah masalah ini mulai terang dan telah didapatkan sejumlah pihak yang bertanggung jawab, baru dilanjutkan pada penyelidikan proyek pembangunan sirkuitnya.
“Kemarin, untuk pembangunan sirkuitnya belum begitu fokus kami garap. Tapi yang sudah dilakukan pemeriksaan yakni pengadaan lahannya, dan itu sudah dilakukan sebelum saya menjabat Kajati Kaltim,” katanya.
Peluang Tersangka Bertambah Masih Terbuka Lebar
Kepada awak media, Chaerul sendiri masih enggan membeberkan siapa-siapa saja yang diduga ikut terlibat dalam kasus ini. Karena menurutnya, Kejati Kaltim sekarang fokus siapa yang sebenarnya yang bertanggung jawab mengelola uangnya dan membayarkannya, padahal secara prosedural tidak dapat dilakukan.
“Seperti sering saya bilang, tidak mungkin dalam kasus korupsi cuman ada satu orang pelakunya. Dalam kasus ini, kami tidak mau menggunakan asumsi, tetapi harus berdasarkan alat bukti, karena korupsi ada kaitannya dengan kewenangan, jabatan, dan tanggung jawab,” tuturnya.
“Makanya, siapa yang berwenang mengelola uang ini, siapa yang bertanggung jawab. Dan sejauh ini, yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka karena dianggap bertanggung jawab dalam kasus itu, yakni Drs H.AA itu. Karena dia yang jadi KPA-nya,” tegasnya.
Dia mengungkapkan, ada 5 orang yang mengaku sebagai pemilik tanah dan menerima uang dari pengadaan tanah tersebut. Beberapa di antara orang-orang itu telah diperiksa dan dimintai keterangan. Dan status mereka hingga dengan sekarang masih sebagai saksi.
“Penyidikan ini bisa berkembang. Dan berdasarkan keterangan ahli dari BPN, bahwa bukan mereka sebagai pemilik tanahnya. Karena itu tanah negara. Dokumen tanah-nya ada, tetapi dokumen itu bisa dibuat-buat berupa surat keterangan tanah, dan itu hanya dibuat oleh desa, dan itu tidak kuat,” sebutnya.
“Kalau memang ada surat tanah yang terkait itu, maka itu bisa jadi hanya untuk penguasaan, tetapi bukan untuk dimiliki (apalagi sampai diperjual belikan), karena itu sekali lagi adalah tanah negara,” tegasnya.
Untuk penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan sirkuit balap ini, Kejati Kaltim merujuk pada Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 junto Pasal 18, UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 Ayat 1 ke satu KUHP. (*)
Penulis/Editor: Dirhanuddin
