Akurasi.id – Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi menunda penerapan tarif impor sebesar 32% terhadap produk Indonesia. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai melakukan serangkaian pertemuan diplomatik di Washington dan Brussels.
Airlangga mengungkapkan, AS sepakat memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan proses perundingan dagang yang sedang berlangsung antara kedua negara. Ia memastikan bahwa tidak ada tambahan tarif sebesar 10% seperti yang sebelumnya dikabarkan terkait keanggotaan Indonesia di BRICS.
“Tambahan 10% karena Indonesia gabung BRICS itu tidak ada. Yang kedua, waktunya adalah kita sebut ‘pause’, jadi penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada,” ujar Airlangga dalam pernyataannya yang dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (12/7/2025).
Penundaan ini disepakati dalam pertemuan antara Airlangga dan dua pejabat tinggi AS, yakni Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan Kepala Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer, yang berlangsung Kamis (10/7/2025) lalu. Dalam pembicaraan itu, Indonesia dan AS menyepakati untuk melanjutkan negosiasi dalam tiga minggu ke depan guna menyempurnakan tawaran dan proposal masing-masing pihak.
“Saat ini Indonesia masuk dalam proses negosiasi lanjutan. Diharapkan dalam tiga minggu ini bisa finalisasi fine tuning dari proposal yang sudah dipertukarkan,” jelasnya.
Sebelumnya, Indonesia menerima pemberitahuan tarif resiprokal sebesar 32% dari pemerintah AS, yang rencananya akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2025. Namun, berkat lobi langsung dari pemerintah Indonesia, penerapan tersebut kini dijeda untuk membuka ruang dialog lanjutan.
Selain isu tarif, kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Eropa juga membahas Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA). Presiden dijadwalkan bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Belgia untuk membahas langkah lanjutan perjanjian tersebut.
Airlangga menambahkan, posisi Indonesia sebagai mitra strategis global semakin kuat, terutama setelah resmi masuk dalam keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
