Akurasi.id, Samarinda – DPRD Kaltim pekan ini bakal menggelar rapat maraton untuk merampungkan penyusunan semua alat kelengkapan dewan (AKD). Sebelum akhir pekan ini, semua AKD sudah harus terbentuk dan disahkan, agar DPRD mulai bisa bekerja.
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengakui, jika semua AKD pada dasarnya sudah terbentuk, kini tinggal dirampungkan sebelum disahkan pada rapat paripurna dewan nantinya. Berbagai kekurangan dalam penyusunan AKD akan dirampungkan semua pada pekan ini.
“Hari ini (Senin, 14/10/19) kita rampungkan semua AKD. Kita susun jumlahnya sesuai dengan tatib (tata tertib) yang telah kami susun. Mudah-mudahan minggu ini sudah selesai,” kata dia.
Pada penyusunan AKD, lanjut Makmur, semua kepentingan partai politik (parpol) dari fraksi semaksimal mungkin diakomodir melalui AKD yang sedang dibentuk. Agar tidak memunculkan kekecewaan dari parpol tertentu.
“Semua parpol kami akomodir. Enggak ada pembahasan apapun yang alot. Semuanya berjalan baik,” ucap Makmur menepis adanya pembahasan yang alot antara Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra terkait penyusunan AKD.
Mantan bupati Berau ini meyakinkan, semua unsur atau komponen AKD yang sedang disusun saat ini, tujuannya cuman satu, yakni menguatkan peran dewan ke depannya. Karenanya, setiap komunikasi yang dibangun lintas fraksi dan parpol semata untuk menguatkan sinergi antar wakil rakyat.
“Semua fraksi bersinergi. Semua parpol juga bersinergi. Semua yang kami lakukan untuk kepentingan masyarakat. Insyaallah semua komposisi AKD yang kami susun ini sudah yang terbaik,” tuturnya.
Setiap keputusan yang diambil di Karang Paci -sebutan DPRD Kaltim- diakuinya, bukan keputusan perseorangan atau parpol tertentu, melainkan sebagai sebuah keputusan kolektif kolegial.
“Semua yang keluar dari Karang Paci ini adalah keputusan bersama. Bukan urusan kelompok atau satu dua parpol. Insyaallah semuanya sudah terakomodir,” ucapnya.
Dia memastikan, sebelum akhir pekan ini, semua AKD sudah harus terbentuk dan disahkan. Karena setiap anggota dewan juga sudah mesti menjalankan fungsi-fungsinya sebagai lembaga pengawasan.
“Kami enggak akan bisa bekerja kalau enggak ada AKD. Kami sudah harus menyerap aspirasi masyarakat. Sekarang sudah banyak surat masuk ke kami, tetapi belum dapat kami respons,” katanya.
Selain itu, DPRD Kaltim juga sudah harus menyiapkan program kerja menyambut pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Tanah Benua Etam. Karena bagaimana pun, DPRD berkewajiban mengawal proses pemindahan pusat pemerintahan Indonesia.
“Makanya kami menyusun secepatnya AKD agar dapat disahkan,” tandasnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Yusuf Arafah
