Akurasi, Nasional. Jakarta, 19 Desember, 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan pernyataan terkait temuan kejanggalan dalam transaksi yang berkaitan dengan dana kampanye Pemilihan Umum 2024. Pernyataan ini muncul setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya transaksi mencurigakan senilai triliunan rupiah yang terkait dengan dana kampanye.
Jokowi, usai meresmikan Jembatan Otista di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa (19/12/2023), menyatakan bahwa semua hal yang bersifat ilegal harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. “Ya semua yang ilegal dilihat saja. Sesuai dengan aturan ya pasti ada proses hukum,” ujar Jokowi.
Kejanggalan transaksi ini pertama kali diungkap oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, pada Kamis (14/12/2023). Ivan menjelaskan bahwa indikasi transaksi mencurigakan muncul dari kejanggalan aktivitas rekening khusus dana kampanye (RKDK), yang seharusnya aktif selama masa kampanye. Namun, transaksi melalui RKDK cenderung tidak bergerak, sedangkan pergerakan uang diduga terjadi pada rekening lain.
Menanggapi temuan PPATK, Jokowi meminta seluruh pihak yang terlibat dalam kontestasi pemilu untuk mengikuti aturan yang berlaku. Ia menegaskan perlunya menjaga prinsip kejujuran dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu. “Ya semua harus mengikuti aturan yang ada. Sudah,” tegas Jokowi.
Temuan PPATK juga melibatkan jumlah transaksi mencurigakan yang sangat besar, mencapai triliunan rupiah, dan melibatkan ribuan nama dari berbagai partai politik. Ivan Yustiavandana telah melaporkan temuan ini kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mengharapkan agar data ini dapat digunakan untuk menjaga integritas dan transparansi pemilihan.
Wakil Ketua Bawaslu, Lolly Suhenty, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan transaksi mencurigakan dari PPATK dan sedang mendalami data tersebut. Hasil analisis Bawaslu akan segera disampaikan ke publik, dan jika ditemukan dugaan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu akan memprosesnya di Sentra Gakkumdu dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan.
KPU juga akan meningkatkan sosialisasi regulasi kampanye dan dana kampanye sebagai respons terhadap temuan PPATK. Anggota KPU, Idham Holik, menyebut bahwa PPATK melaporkan transaksi mencurigakan di rekening bendahara partai politik dengan nilai lebih dari setengah triliun rupiah pada periode April-Oktober 2023. KPU berkomitmen untuk menjaga integritas pemilihan dengan meningkatkan pemahaman terkait aturan kampanye dan dana kampanye.
Dengan adanya kejanggalan transaksi terkait kampanye yang diungkap oleh PPATK, masyarakat menantikan respons konkret dan tindakan yang transparan dari penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum untuk memastikan keberlanjutan demokrasi yang bersih dan adil.(*)
Editor: Ani
