Akurasi.id, Samarinda – Pada awal 2020 ini, Pemerintah Kaltim mendapatkan angin segar dengan adanya sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang akan dibangun pemerintah pusat. Namun demikian, Pemerintah Kaltim diminta tidak jemawa. Lantaran, dari sekian PSN yang berpeluang dibangun masih bisa berubah kapan saja.
Baca Juga: Diam-Diam, Isran Sudah Dealkan Lima PSN, Mulai Dieksekusi Tahun Ini
Hal itu disampaikan anggota DPR RI Irwan. Politikus Partai Demokrat itu mengakui, jika memang ada sejumlah proyek berskala besar yang diusulkan untuk mendapatkan pembiayaan dari APBN. Antara lain, pembangunan Jalan Tol Samarinda-Balikpapan, Bendungan Lambakan Paser, dan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU)
Kendati demikian, Pemerintah Kaltim tidak boleh lantas berpuas diri. Sebab menurut Irwan, dari sekian usulan itu, termasuk rencana perluasan Bandara APT Pranoto Samarinda dan Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan sebagaimana disebutkan Gubernur Kaltim Isran Noor sebelumnya, belum final. Jika tidak dikawal secara serius, maka tidak menutup kemungkinan akan dicoret dari daftar PSN.
“Selama ini usulan PSN Kaltim (banyak) tertolak. Pada saat rombongan Komisi V DPR RI bertemu Pak Gubernur 5 Desember 2019, Pak Gubernur kembali menyampaikan beberapa usulan PSN Kaltim ke Komisi V dan kami setujui secara lisan. Tapi itu belum final,” ungkapnya, Sabtu (4/1/20)
Pada kunjungan kerja Komisi V DPR RI itu, sambung Irwan, dirinya sudah menyampaikan kepada Pemerintah Kaltim agar usulan sejumlah PSN itu dapat dikawal dan ditindaklanjuti ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Begitu juga ke Komisi V DPR RI. Sehingga bisa disetujui untuk mendapatkan anggaran, baik melalui APBN 2020 maupun pada 2021 mendatang.
“Sudah saya sampaikan ke gubernur Kaltim saat ketemuan baru-baru ini, bahwa (usulan PSN) itu harus ditindaklanjuti di Kementerian PUPR dan Komisi V. Karena usulan PSN itu baru akan dibahas di Komisi V tahun ini. Mudahan saja bisa masuk APBN 2021,” tutur pria asal Sangkulirang, Kutai Timur (Kutim) tersebut.
Baru Jembatan Pulau Balang Masuk APBN 2020
Irwan menuturkan, hingga sejauh ini, dari sekian PSN yang akan dibangun di Tanah Benua Etam –sebutan Kaltim-, baru pembangunan Jembatan Pulau Balang yang disetujui pemerintah pusat untuk dibiayai APBN 2020. Selebihnya, Pemerintah Kaltim mesti perlu mengawalnya secara serius di pusat.
Saran itu sudah disampaikan Irwan saat bertemu dengan Gubernur Kaltim Isran Noor belum lama ini. Sebagai wakil rakyat Kaltim, Irwan memastikan, kalau dirinya akan berjuang semaksimal mungkin untuk membantun Pemerintah Kaltim menggolkan semua usulan PSN tersebut. Jika memang diperlukan, Pemerintah Kaltim harus mempresentasikannya ke Komisi V DPR RI.
“Sudah saya bilang kemarin ke Pak Isran. Belum semua (PSN) itu (bisa diakomodir di 2020), Pak. Pada 2020, baru Jembatan Pulau Balang. Dan itu harus ada tindak lanjutnya. (Saya sampaikan), saya bisa bantu, tapi pemprov harus lebih proaktif. Karena Komisi V yang menyetujui anggaran APBN untuk infrastruktur dan transportasi,” imbuhnya.
Irwan menegaskan, seperti halnya pembangunan Bendungan Lambakan dan Jalan Tol Samarinda-Bontang, baru sebatas persetujuan lisan dari Komisi V DPR RI saat bertandang ke kantor Pemprov Kaltim Desember lalu. Karenanya, jika ingin semua PSN itu benar-benar direalisasikan, maka Pemprov Kaltim harus intens membangun komunikasi ke pusat.
“Yang saya dengar langsung dari ketua Komisi V dan Menteri PUPR (Bendungan Lambakan dan Tol Samarinda-Bontang) juga belum clear,” ujarnya.
Salah satu pertimbangan belum finalnya usulan PSN itu untuk diakomodir di APBN 2021, lantaran ada sejumlah proyek dadakan lain yang diusulkan pemerintah pusat dalam rangka mendukung pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kaltim. Misalnya saja, muncul usulan pembangunan jalan tol dari Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar) yang menuju ke lokasi IKN sepanjang 30 kilometer.
“Nah, itu otomatis jadi pertimbangan juga terhadap PSN yang diusulkan. Dan Bendungan Lambakan itu merupakan inisiasi dari Kementerian PUPR dalam rangka mendukung IKN. Apalagi proyek yang enggak masuk renstra mereka seperti Jalan Tol Samarinda-Bontang, Jembatan Tol Balikpapan-PPU, dan penanganan banjir Samarinda, bisa hilang kalau tidak disuarakan terus di Komisi V,” imbuhnya.
Pembangunan Jangan Hanya Terfokus ke IKN!!
Terlepas dari usulan PSN yang perlu untuk diperjuangkan ke pemerintah pusat. Hal lain yang juga diingatkan Koordinator Nasional Relawan Cakra AHY itu kepada Pemerintah Kaltim, agar tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur dan transportasi yang bersentuhan dengan IKN. Menurutnya, tugas lain yang harus dituntaskan segera yakni membangun koneksitas infrastruktur antardaerah di Benua Etam.
Dia menilai, bicara tentang pembiayaan atau program pembangunan infrastruktur di lokasi IKN, Pemerintah Kaltim tidak perlu terlalu khawatir. Sebab, proyek ini sendiri memang sudah menjadi agenda prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karenanya, Pemerintah Kaltim harus berusaha mengejar anggaran pembangunan di luar itu.
“Makanya, saya bilang kalau untuk IKN kita enggak perlu khawatir. Tetapi bagaimana dengan kabupaten lain yang di luar ring satu IKN? Bisa terabaikan dengan gelondongan duit APBN yang ke IKN. Makanya saya kejar infrastruktur jalan nasional di Kaltim harus selesai sebelum IKN pindah,” pungkasnya. (*)
Penulis/Editor: Dirhanuddin
