Terpidana korupsi dana hibah Pemprov Kaltim Ardiansyah sempat menjadi buron selama 2 tahun terakhir. Dalam pelariannya dari kasus korupsi dana hibah Pemprov Kaltim, terpidana sempat bersembunyi di Muara Kaman.
Akurasi.id, Samarinda – Dua tahun pelarian Ardiansyah sebagai terpidana kasus korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), akhirnya menemui ujung kurungan besi.
Bak pepatah sepandai-pandai tupai melompat, sekali waktu jatuh juga rasanya tepat menggambarkan kondisi pria 53 tahun itu. Ardiansyah pun diketahui menjadi buron sejak 2 tahun lalu, tepatnya pada 2020 hingga akhirnya berhasil diringkus Korps Adhyaksa pada Rabu (27/7/2022).
“Waktu itu terpidana melarikan diri untuk bersembunyi di wilayah Muara Kaman (Hulu Sungai Mahakam). Kemudian terpidana dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terakhir kembali menetap di Samarinda,” beber Mohamad Mahdy, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda, Kamis (28/7/2022).
“Sampai akhirnya tim Tabur Kejaksaan Agung RI , Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Kejaksaan Negeri Samarinda. Pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 pukul 18.15 Wita. Berhasil mengamankan terpidana di kediamannya (Perum Bumi Sambutan Asri, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda),” sambungnya.
Lebih jauh Mahdy mengungkapkan, penahanan terpidana Ardiansyah telah ditangguhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda sejak 18 Oktober 2019 lalu. Namun, saat jaksa eksekutor hendak melaksanakan putusan kasasi, terpidana tidak kooperatif. Hingga tim pun menyambangi kediaman terpidana, namun tidak menemukan keberadaanya.
“Selanjutnya (setelah berhasil diamankan) terpidana diserahkan kepada jaksa eksekutor pada kejaksaan Negeri Samarinda. Dalam rangka menyiapkan kelengkapan berkas guna pelaksanan eksekusi. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 2964K/Pid.Sus/2020 tanggal 08 Oktober 2020. Kemudian terpidana dibawa ke Lapas Kelas IIA Samarinda Jalan Jendral Sudirman guna menjalani pidana badan,” bebernya.
Kasus Korupsi Dana Hibah Pemprov Kaltim Capai Rp3,6 Miliar
Sebagai informasi, terpidana Ardiansyah sebelumnya telah dinyatakan secara sah dan terbukti melawan hukum. Sebab, yang bersangkutan melakukan praktik korupsi dengan taksiran kerugian negara mencapai Rp3.638.147.500.
“Terpidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP,” tegasnya.
Secara rinci, Ardiansyah merupakan terpidana perkara tindak pidana korupsi, National Paralympic Comitte (NPC) Pemprov Kaltim medio 2022. Ardiansyah divonis bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU 31 Tahun 1999. Sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Berdasarkan Putusan Mahkmah Agung dengan Nomor Putusan 2964K/Pid.Sus/2020 tanggal 08 Oktober 2020.
Adapun amar putusan kasasi, menolak permohonan dari Pemohon Kasasi ll/Terdakwa Ardiansyah. Kemudian, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi l/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda.
Terpidana Korupsi Dana Hibah Pemprov Kaltim Terancam 8 Tahun Penjara
Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 6/PID-TPK/2020/PT SMR tanggal 09 April 2020. Yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 25/Pid.Sus- TPK/2019/PN Smr tanggal 30 Januari 2020 tersebut. Mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada terdakwa.
Tak berhenti sampai di situ, pengadilan pasalnya juga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Selain itu, putusan hukum juga memberikan sanksi Ardiansyah untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.638.147.500,00. Apabila tidak membayar uang pengganti paling lama dalam tenggang waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. “Juga membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,” pungkasnya. (*)
Penulis: Upik
Dilengkapi: Tim Redaksi
Editor: Devi Nila Sari
