Akurasi.id, Samarinda – Rapat paripurna ke-8 DPRD Kaltim yang mengagendakan pembahasan penjelasan hukum atas usulan interpelasi pengangkatan Abdullah Sani sebagai sekretaris provinsi (sekprov) Kaltim telah diputuskan pada Selasa (17/12/19). Rapat yang dihadiri 38 anggota dewan itu menyepakati usulan hak interpelasi ditolak atau dihentikan dengan berbagai pertimbangan.
Baca Juga: Komisi II DPRD Kaltim Evalusi Keberadaan Perusda Jamkrida dan MBS
Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua I dan II DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Andi Harun itu, hanya terdapat dua fraksi yang masih satu suara mengajukan hak interpelasi, yakni Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKB. Pada kesempatan itu, Ananda Emira Moeis selaku juru bicara pengusul interpelasi meminta, agar Gubernur Kaltim Isran Noor memfungsikan Abdullah Sani.
Kepada pimpinan dewan dan anggota legislatif yang lain, Ananda sapaan karibnya, menyampaikan, pengambilan keputusan dan tindakan Isran tidak memfungsikan Abdullah Sani adalah suatu pelanggaran. Menurutnya, apapun bentuknya, Abdullah Sani merupakan pejabat sekprov Kaltim yang sah, karena telah diputuskan dan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sebelum Pak Abdullah Sani difungsikan, kami meminta agar semua pelayanan pemerintah dihentikan sementara waktu. Gubernur tidak mengalihfungsikan tugas sekprov kepada plt (pelaksana tugas),” pinta Ananda pada pertemuan itu.
Kendati demikian, berdasarkan hasil pertimbangan dan kajian atas dasar hukum pengajuan hak interpelasi, disepakati dari empat unsur pimpinan DPRD Kaltim, tiga di antaranya menyepakati menghentikan melanjutkan pengajuan hak interpelasi, yakni Makmur HAPK, Andi Harun, dan Sigit Purnomo. Satu-satunya pimpinan yang masih menginginkan hak interpelasi yakni Muhammad Samsun.
Wakil Ketua II DPRD Kaltim Andi Harun yang memimpin jalannya rapat menyampaikan, rapat paripurna secara resmi menyepakati menolak hak interpelasi kepada gubernur atas tidak difungsikannya Abdullah Sani sebagai sekprov Kaltim. Dengan demikian, sambung dia, seluruh polemik atas hak interpelasi telah berakhir. Sebab, usulan interpelasi tidak memenuhi syarat menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan.
“Sebagai gantinya, kami akan undang gubernur dalam rapat konsultasi antara dewan dan pemerintah. Intensitas dialog dan hubungan antara dewan dan DPRD akan dilakukan dalam pertemuan non formal, dan formalnya akan dilakukan dalam bentuk rapat konsultasi biasa,” jelasnya.
Andi Harun mengemukakan, ketika dirinya bertemu dengan Gubernur Kaltim Isran belum lama ini, Isran menyampaikan jika dia bersedia bertemu dengan DPRD Kaltim dalam rapat konsultasi atau pertemuan lainnya. Sekarang tinggal menyesuaikan jadwal pertemuan antara gubernur dengan DPRD Kaltim untuk membahas itu.
“Pak Gubernur sudah menyampaikan ke saya, kalau dalam rapat konsultasi itu, Pak Gubernur akan datang sendiri. Sepanjang beliau ada di Samarinda. Tinggal kita menyesuaikan jadwal,” katanya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Dirhanuddin
