Komisi III DPRD Bontang panggil pihak terkait soal penanganan banjir di Lok Tuan. Kabar baiknya, masalah tersebut akhirnya memiliki titik terang. Di mana perusahaan terkait siap memfasilitasi untuk membangun drainase.
Akurasi.id, Bontang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kelanjutan hasil inspeksi mendadak (sidak) penanggulangan banjir yang dilakukan komisi III pada bulan lalu di Kelurahan Lok Tuan.
Baca juga: DPRD Godok Perda Khusus yang Mengatur Eksistensi Lembaga Adat dan Paguyuban di Bontang
Dari pertemuan tersebut, Komisi III turut memangil PT Kaltim Industrial Estate (KIE), pihak kelurahan, Ketua RT 48, RT 51, dan RT 52 Kelurahan Lok Tuan, serta pemilik lahan di lokasi tersebut, yakni Biri dan Nimpe.
“Alhamdulillah dari pertemuan ini sudah terlihat titik temuannya,” ucap Amir Tosina, Ketua Komisi III DPRD Bontang, saat ditemui usai pertemuan, Senin (9/11/2020).
Ia menerangkan, pihak perusahaan PT KIE bersedia memfasilitasi realisasi pembangunan serta perbaikan drainase yang akan difungsikan untuk penanggulangan banjir di kawasan itu.
“PT KIE siap memfasilitasi perbaikan drainase yang berada di RT 48 yang berada di lingkungan kawasan Pasar Citra Mas Lok Tuan,” ucapnya.
Amir mengatakan sejak 3 periode terakhir ini, perbaikan atau pembangunan drainase di daerah Lok Tuan tidak ada sama sekali adanya realisasi. Namun baru-baru ini realisasi tersebut diwujudkan.
“Sudah 3 periode masyarakat Lok Tuan menanti adanya realisasi pembangunan drainase ini. Bersyukur diperiode saya bisa terelakkan,” ujarnya.
Selain itu, Amir juga mengucapkan terima kasih kepada pemilih lahan, yakni Biri, dan ahli waris Nimpe karena bersedia menghibahkan lahannya untuk kepentingan masyarakat Lok Tuan.
“Mereka tidak mempersoalkan, sebab lahan tersebut sejatinya memang menjadi tempat aliran parit faktor alam sejak dulu. Selain itu juga, dia merasa senang lahan miliknya dipakai untuk kepentingan masyarakat sekitar,” ungkapnya.
Lanjut Amir, saat ini pihaknya tengah menunggu hasil rundingan dari PT KIE dan kelurahan terkait izin pinjam dan legalisasi hukumnya. Di mana merupakan ranah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bontang serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, serta Kabag Hukum Setda Kota Bontang.
“Terkait anggaran kita tunggu hasilnya, nanti setelah keluar akan di kaji lagi oleh dinas terkait,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Suci Surya Dewi
