Akurasi.id, Samarinda – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim berencana untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelamatan Aset Daerah dalam waktu dekat. Tim tersebut nantinya akan bertugas menginventarisi setiap aset pemerintah daerah (pemda) atau punya badan usaha milik daerah (BUMD), utamanya yang dikuasai pihak ketiga.
Baca juga: Sungai Perak Semakin Tercemar, Warga Menjerit Meminta Bantuan Air Bersih
Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Chaerul Amir usai melakukan penandatanganan kerja sama perpanjangan memorandum of understanding (MoU) pendampingan masalah hukum dengan pihak Bank Kaltimtara, Kamis (28/11/19) lalu.
Kepada awak media, Chaerul menyampaikan, Satgas Penyelamatan Aset Daerah selambat-lambatnya akan dibentuk awal 2020 mendatang. Tim ini tidak hanya menginventarisi aset milik Pemerintah Kaltim, tetapi juga milik pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim dan Kaltara.
“Termasuk asetnya BUMD, khususnya milik Bank Kaltimtara yang dikuasai pihak ketiga yang dianggap tidak bertanggung jawab juga akan kami bantu inventaris. Aset-aset itu nanti akan kami bantu selamatkan,” katanya.
Menurutnya, tidak sedikit aset pemda atau perbankan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang jelas. Nantinya, tim Kejati Kaltim akan memberikan upaya pendampingan dalam penyelamatan aset yang dikuasai pihak ketiga tanpa dasar hukum atau tidak mempunyai alas hak.
“Kalau memang ada aset Bank Kaltimtara atau pemerintah daerah yang dikuasai oleh pihak ketiga, di mana pihak ketiga tidak mau tahu, padahal tidak punya alas hak, maka kami fasilitasi menyelamatkan aset itu. Kami akan berusaha membantu menyelamatkan,” akunnya.
Lebih lanjut Chaerul menjelaskan, khusus untuk kerja sama dengan Bank Kaltimtara, ada sejumlah poin yang disepakati pihaknya. Antara lain, memberikan bantuan hukum. Jaksa sebagai pengacara negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara dapat mewakili pemerintah atau BUMD.
“Kami dari kejaksaan juga bakal memberikan pertimbangan hukum bagi teman-teman Bank Kaltimtara. Misalnya berupa memberikan pendapat hukum (legal opinion) atau pendampingan (legal asistance),” terangnya.
Dia mencontohkan, salah satu bentuk pendampingan yang dapat diberikan kejaksaan kepada perbankan, yakni ketika ada debitur yang dianggap membandel, maka kejaksaan akan turun membantu memberikan peringatan kepada yang bersangkutan.
“Kalau ada debiturnya agak bandel, walau sudah diperingati pihak perbankan, tetapi tetap tidak mau membayar, maka kami yang turun membantu. ‘Kamu mau bayar atau tidak, kalau tidak, maka ini konsekuensi hukumnya,” ucap Chaerul. (*)
Penulis/Editor: Dirhanuddin
