Akurasi.id, Samarinda – Menata segera Sungai Karang Mumus (SKM) menjadi solusi terbaik mengatasi persoalan banjir menahun di Kota Samarinda. Sebab, SKM menjadi nadi bagi penyerapan air tatkala hujan mulai mendera Kota Tepian –sebutan Samarinda.
Namun untuk bisa menuju ke situ, anggaran masih menjadi persoalan klasiknya. APBD yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dari tahun ke tahun dianggap belum dapat difokuskan mengatasi persoalan itu.
Baca Juga: Bicara Persoalan Banjir Samarinda, Andi Harun: Tata DAS-nya dan Redesain Pemukimannya (1)
Wakil Ketua II DPRD Kaltim Andi Harun mengaku, pada dasarnya, sejak awal dia duduk sebagai wakil rakyat, dia sudah aktif memperjuangkan alokasi anggaran untuk pembenahan SKM. Utamanya untuk mengatasi banjir menahun yang diakibatkan meluapnya air SKM.
“Sebelumnya, kami bahkan sudah pernah menganggarkan pengerukan Sungai Mahakam. Kemudian membantu anggaran Pemkot Samarinda melakukan relokasi pemukiman di bantaran SKM. Ada yang ke daerah Pelita dan Bengkuring ketika itu,” sebut dia belum lama ini.
Pada penyusunan APBD 2019 misalnya, Andi Harun menyampaikan, DPRD dan Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengerukan SKM di sekitar Gang Nibung. Kemudian pada APBD Kaltim 2020, dewan dan pemprov juga sudah menyepakati anggaran pengerukan SKM.
“Kami mengalokasikan Rp 18 miliar untuk pengerukan dan pembenahan SKM. Dukungan anggaran ini akan berlanjut terus. Kami berharap Pemkot Samarinda ke depan juga mengalokasikan dana. Biar pembenahan SKM cepat dilakukan,” katanya.
Namun demikian, dengan besarnya persoalan dan tantangan pembenahan SKM, Andi Harun menyadari, alokasi anggaran dari Pemkot Samarinda maupun Pemprov Kaltim tidak akan dapat memenuhi semua kebutuhan pembiayaan tersebut.
Menurutnya, perlu ada dukungan nyata dari pemerintah pusat. Jika harus bercermin dari waktu ke waktu, APBD Samarinda setiap tahunnya hanya berkisar diangka Rp 2-3 triliun. Sebagian besar dari anggaran digunakan untuk kebutuhan belanja rutin. Sedangkan APBD Kaltim juga sudah punya kewajiban yang lain.
“Ke depannya, anggaran pembenahan SKM tidak boleh hanya berpusat pada provinsi dan kota, tetapi akan diperjuangkan dari pemerintah pusat. Karena masalah banjir ini harus dijual secara holistik. Kita akan memperjuangkan sekuat-kuatnya supaya SKM dibiayai APBN,” akunnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Yusuf Arafah
