Program 100 hari kerja Pemkot Samarinda dianggap berhasil, gerakan mahasiswa gelar aksi. Itu sekaligus sebagai bentuk dukungan mahasiswa terhadap Andi Harun-Rusmadi dalam memimpin Kota Tepian.
Akurasi.id, Samarinda – Gerakan Mahasiswa Peduli (GMP) Kota Samarinda menggelar aksi di simpang empat Mal Lembuswana pada Sabtu (12/6/2021). Aksi yang dihadiri puluhan mahasiswa itu bukan untuk mengkritik pemerintah. Melainkan bentuk dukungan terhadap program 100 hari kerja Wali Kota Samarinda Andi Harun-Rusmadi yang dianggap berhasil.
Humas Aksi, Nazar mengatakan telah ada 5 program prioritas yang telah dituntaskan oleh Wali Kota Samarinda, mulai dari masalah pedagang kaki lima (PKL), parkir liar, hingga tata kelola ruang terbuka hijau yang saat ini sedang dalam perencanaan.
“Aksi ini sebagai bentuk dukungan terhadap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda karena dalam masa 100 hari kerja ini sudah banyak perubahan yang diberikan untuk Samarinda,” ucap Nazar ditemui awak media disela-sela aksi.
Sebagai langkah konkret dukungannya, Nazar mengatakan, jika ke depan GMP Kota Samarinda akan terus mendukung adanya perubahan serta penanganan masalah yang belum terselesaikan di kota Samarinda.
“Kami siap mengawal dengan program-program yang menjadi isu klasik yang sudah lama ada di Kota Samarinda, seperti banjir, sampah dan sebagainya. Saat ini kita sudah melihat bagaimana penanganannya dari Wali Kota Samarinda khususnya menertibkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang ada di pinggir jalan,” sebutnya.
[irp]
Nazar juga menyebutkan, ada harapan dari GMP kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda ke depan agar dapat memanfaatkan limbah sampah yang ada menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis bagi masyarakat.
“Kami juga meminta untuk memaksimalkan tata kelola ruang terbuka hijau. Terutama dalam melibatkan kerja sama dengan pihak lain agar jika ada yang tidak mengikuti prosedur atau aturan dari pemerintah dapat segera dievaluasi,” katanya.
[irp]
Terakhir dirinya menyebut jika GMP menginginkan Samarinda seperti daerah lain dalam hal penanganan banjir. Lantaran persoalan itu sudah banyak merugikan masyarakat Samarinda. “Semoga bentuk program-program dari Pemerintah Kota Samarinda bukan hanya menjadi kepentingan Wali Kota saja, tapi juga menjadi kepentingan semua masyarakatnya,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Rachman Wahid
