Kemenko Polhukam gelar rapat di Balikpapan 21 Maret mendatang. Kemenko Polhukam gelar rapat guna membahas isu penundaan pemilu.
Akurasi.id, Jakarta – Kemenko Polhukam menginisiasi rapat koordinasi membahas penundaan Pemilu 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Acara rencananya berlangsung pada 21 Maret dengan mengundang penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu sebagai narasumber.
Berdasarkan undangan yang terkirim ke CNNIndonesia.com, surat dari Kemenko Polhukam itu meminta Ketua KPU Balikpapan, Ketua Bawaslu Balikpapan, dan Kepala Badan Kesbangpol Kota Balikpapan menjadi narasumber.
Tema acara seperti tercantum dalam undangan adalah Rapat Koordinasi terkait Isu Pemunduran Pemilu Serentak tahun 2024 dan Isu Calon Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Acara akan berlangsung di Hotel Gran Senyuur Balikpapan, dengan pimpinan rapat oleh Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik.
Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim rapat ini bukan untuk mengonsolidasikan penundaan pemilu.
“Jadi itu untuk menjawab bahwa isu penundaan pemilu itu takkan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024,” kata Mahfud, Jumat (18/3).
Mahfud menegaskan, bahwa isu penundaan pemilu di luar agenda pemerintah. Namun, dia mengatakan pemerintah tidak bisa menyetujui maupun menolak wacana tersebut.
“Artinya Pemerintah akan bekerja dengan tetap berpedoman pada agenda konstitusional, bahwa tahun 2024 terselenggara Pemilu dan Pilkada Serentak,” kata Mahfud.
[irp]
Muhaimin Awali Isu Penundaan Pemilu
Isu penundaan Pemilu 2024 mencuat usai usulan Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Dia mengklaim sudah berkeliling Indonesia dan melihat pemulihan ekonomi pasca pandemi tengah berjalan. Menurutnya, jika pemungutan suara pemilu berlangsung pada 14 Februari 2024, maka akan mengganggu pemulihan ekonomi.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyambut usulan tersebut. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan, bahwa mayoritas masyarakat tidak ingin uang triliunan Rupiah terpakai untuk pemilu di masa pandemi. Dia bicara demikian bersumber pada big data yang menganalisa 110 juta aspirasi di media sosial.
Luhut lantas diminta banyak pihak untuk membuka big data yang dimaksud. Namun ia menolaknya.
Penundaan Pemilu 2024, jika direalisasikan lewat amandemen UUD 1945, maka membuat masa jabatan Presiden Jokowi ditambah. Sejauh ini Jokowi sudah angkat suara namun tidak tegas menolak penambahan masa jabatan. Dia hanya mengatakan bakal patuh pada konstitusi UUD 1945. (*)
Sumber: CNNIndonesia.com
Editor: Redaksi Akurasi.id
