Akurasi.id, Samarinda – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim mengendus adanya sebuah konspirasi besar di balik tumbuh suburnya praktik penambangan batu bara ilegal di Kaltim dalam beberapa warsa terakhir. Bukan sekadar itu, lembaga adhyaksa turut mencium aroma kebusukan dari sejumlah pihak yang memiliki kewenangan di bidang tersebut.
Kepala Kejati (Kajati) Kaltim Chaerul Amir mengakui jika ada hal yang tidak beres dalam bisnis pertambangan di Tanah Benua Etam –sebutan Kaltim. Baik dari mereka yang memegang izin usaha pertambangan (IUP) maupun dari para oknum yang memberikan akses bagi lolosnya berbagai praktik penambangan ilegal.
Untuk kegiatan penambangan liar misalnya, menurut dia, dari awal penambangan hingga batu bara dikirim, tampak seperti sudah memiliki jalur yang begitu rapi. Dari hasil penyelidikan Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Usaha Pertambangan dan Kehutanan (PUPK) misalnya, mendapati ada sejumlah tahapan dan prosedur yang mesti dilewati sebelum emas hitam itu diangkut dan dikirim, baik itu dari para pelaku penambang ilegal maupun legal.
“Di pelabuhan (Kariangau Balikpapan) kami mengumpulkan data dan keterangan dari sejumlah orang, semuanya mengindikasikan adanya dugaan konspirasi di antara orang-orang itu untuk melegalkan batu bara ilegal supaya dapat diangkut,” sebut Chaerul dalam pres rilisnya, Jumat (22/5/20).
Dia memberikan contoh, untuk temuan kasus penambangan batu bara ilegal di sekitar Bendungan Semboja, Kutai Kartanegara (Kukar), pihaknya mendapatkan sejumlah kontainer berisikan batu bara dan rencananya akan dibawa ke Kaltim Kariangau Terminal (KKT).
“Saat kami dapati di lokasi, batu baranya sedang jalan (dibawa ke KKT) oleh sopirnya. Kata sopir itu, ada orangnya yang punya. Kemudian sopir ini memiliki surat jalan ke KKT. Dan kami putuskan mengikutinya sampai ke KKT,” ungkapnya.
Meski tidak menyebutkan secara spesifik, Chaerul menyebutkan, melalui Satgas PUPK, pihaknya mendapatkan sejumlah informasi dan data yang dapat membantu dalam membongkar berbagai praktik curang dalam bisnis pertambangan hingga pada proses jual beli emas hitam tersenut.
“Di sana (KKT), orang yang akan kami lakukan verifikasi, itu berkembang, tidak hanya di KKT, tetapi ada lagi perusahaan kontainer, KSOP juga. Ada juga penghubungnya. Ada banyak sekali pemainnya. Orang-orang ini sudah kami himpun,” sebutnya.
Lebih lanjut Chaerul menjelaskan, contoh lain dugaan adanya konspirasi besar di balik tumbuh suburnya praktik penambangan dan penjualan ilegal batu bara di Kaltim, yakni adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan izin yang diberikan. Mulai dari pemegang IUP yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran royalti, pajak, hingga kewajiban merehabilitasi pasca tambang.
Di antara kasus dugaan penyimpangan pembayaran royalti yang diendus Satgas PUPK, yakni dengan ditetapkannya seorang tersangka berinisial H (50). Yang bersangkutan dinilai telah melakukan penyimpangan atau korupsi dalam pembayaran royalti oleh CV JAR.
Modus yang dimainkan tersangka yakni dengan memanipulasi data kualitas batu bara. Dari yang semestinya berkualitas 6 dan 7, oleh tersangka dimanipulasi hanya menjadi kualitas 3. Akibatnya, negara mengalami kerugian dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak terbayarkan sebagaimana mestinya.
Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai sekitar Rp7 miliar. Itu baru berdasrakan hitungan sementara atau hitungan kasar dari penyidik Kejati Kaltim. Namun angka itu bisa kurang dan lebih setelah BPKP Kaltim melakukan hitungan. Karena banyak lagi komponen yang harus dihitung.
“Untuk kasus yang telah ditetapkan tersangka ini, sudah terbukti memanipulasi kualitas batu bara. Mereka ini mengirim batu baranya lewat kapal ponton yang biasa hilir mudik di Sungai Mahakam. (Ada juga lewat cara mengangkurnya menggunakan kontainer),” bebernya.
Menurut Chaerul, itu baru satu sampel dari lautan gunung es praktik curang di bidang pertambangan batu bara. Sekarang ini, pihaknya sedang mencoba menelusuri pemanfaatan jetty. Ada indikasi permainan di dalamnya. Karena untuk satu pemegang IUP, semestinya cuman dapat menggunakan satu jetty. Namun dalam praktiknya, ada indikasi sampai beberapa pemegang IUP yang menggunakan secara bersamaan satu jetty.
“Penyimpangannya, kalau itu memang sifatnya khusus, maka tidak boleh (digunakan oleh pemegang IUP lain). Boleh menerima lebih dari satu IUP, jika itu memang bersifat umum, atau pelabuhan umum, dan itu harus tertuang dalam surat perjanjian,” sebutnya. (*)
Penulis/Editor: Dirhanuddin
