Akurasi.id, Sangatta – Seratnya anggaran masih menjadi persoalan klasik yang seolah tidak pernah berkesudahan bagi pembangunan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Buktinya, hingga di 2020 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim masih berkutat dengan tunggakan utang proyek. Akibatnya, pembangunan di hampir semua lini infrastruktur pun menjadi mandek alias macet.
Baca Juga: Puluhan Instansi di Samarinda Menunggak Air, Mulai Belasan hingga Ratusan Juta
Contohnya saja, pembangunan Jalan Ring Road II B yang menghubungkan Jalan APT Pranoto dan Jalan Pendidikan. Proyek bernilai sekitar Rp50 miliar itu, sejak mulai dicanangkan masuk dalam pembangunan multi years contract (MYC) pada 2018 lalu, progresnya baru menyentuh diangka 11 persen.
Sedangkan, proyek itu sendiri ditarget harus rampung pada 2021 mendatang. Proyek yang memiliki panjang sekitar 3 kilometer itu mandek tak lepas dari seratnya anggaran yang dikucurkan Pemerintah Kutim. Hal itu tak pelak membuat PT Multi Harapan Tilang selaku kontraktor pelaksana atas infrastruktur itu, seolah setengah hati menuntaskannya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutim Aswandini Eka Tirta pun mengakui kalau dirinya tidak mampu berbuat banyak atas hal itu. Alasannya, rendahnya progres pekerjaan atas jalan itu memang bukan menjadi salah kontraktor. Sebab, kontraktor hanya mengerjakan proyek berdasarkan kemampuan dana yang disalurkan pemerintah.
“Karena duitnya enggak ada, jadinya dia (kontraktor) slow down juga,” kata Aswan didampingi Kasi Perencanaan Bina Marga Asran Lode ditemui media di ruang kerjanya, Kamis (23/1/20).
Pembangunan Jalan Ring Road II B sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan pengerjaan Jalan Ring Road II A. Jika Jalan Ring Road II B sudah pada tahap pengecoran dan pembuatan parit, sebaliknya, Jalan Ring Road II A justru masih jalan tanah.
Tidak hanya itu, pembuatan jalan yang akan menghubungkan Jalan Pendidikan dengan Jalan Soekarno-Hatta tersebut, sebagian di antaranya masih bermasalah dengan pembebasan lahan. Dari panjang jalan yang mencapai sekitar 3 kilometer, masih ada sekitar 500 meter yang masih bermasalah dengan pembebasan tanahnya.
“Kalau Ring Road II B yang bisa dikerjakan bari parit dan timbun jalan. Kalau jalannya lagi proses cor. Kalau Jalan Ring Road II A, baru paritnya yang dikerjakan. Untuk timbunan jalannya sudah sekitar 2,5 kilometer,” tuturnya.
Jalan Ring Road II B diketahui memiliki nilai kontraktor sekitar Rp100 miliar. Hingga dengan awal 2020 ini, progres jalan yang dikerjakan PT Baka tersebut baru sekitar 16 persen. Di tahun ini, pengerjaan yang baru dapat dilakukan yakni pembuatan parit di kedua sisi jalan.
“Kami tunggu anggaran saja dulu. Kalau anggarannya siap, kontraktornya pun siap juga mengerjakannya. Semua tergantung anggaran,” kata Asran memberikan penjelasan lebih lanjut.
Seratnya anggaran diakui Aswan maupun Asran menjadi kendala besar dalam merealisasikan semua proyek yang ada di Dinas PU Kutim. Menurut keduanya, sekarang ini, semua pekerjaan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. Misalnya pada 2020 ini anggaran hanya cukup untuk mengerjakan jalan sepanjang 500 meter, maka hanya itu yang dimaksimalkan.
Hal lain yang tidak kalah memprihatinkan pada tahun ini yakni, hampir semua proyek MYC diketahui telah dihentikan sementara waktu. Hal itu menyusul adanya perubahan atas skema pembangunan, utamanya terkait dengan tidak maksimalnya anggaran yang dikucurkan Pemkab Kutim terhadap masing-masing proyek.
“Untuk 2020 ini, pengerjaan proyek dihentikan dulu semua. Karena ada ketidaksesuaian skema pembangunan. Makanya kontraktor memilih untuk istirahat dulu,” cakap Asran.
MYC Hanya Kebagian Rp73 Miliar
Dinas PU Kutim tampaknya harus benar-benar putar otak pada 2020 ini. Sebabnya, dari proyeksi anggaran MYC sebesar Rp350 miliar pada APBD tahun ini, Dinas PU Kutim hanya kebagian anggaran sebesar Rp75 miliar untuk membiayai lebih dari 36 MYC yang telah diproyeksikan untuk dibangun medio 2018-2021. Ke 36 MYC itu diproyeksikan menelan anggaran Rp1,355 triliun.
“Pertimbangannya apa, kami juga enggak tahu. Kalau melihat proyek APBD Kutim 2020 yang mencapai Rp3 triliun, harusnya sih bisa terpenuhi,” ujar Asran.
Sedangkan jika bicara utang proyek, Asran mengklaim, jika pada 2020 ini seluruh tunggakan pembayaran pekerjaan di Dinas PU Kutim telah diselesaikan semua. Utamanya pekerjaan pada 2018-2019, baik skala besar maupun kecil, di luar MYC.
Khusus di Bidang Bina Marga, dari nilai MYC yang mencapai Rp988 miliar, pada tahun ini hanya kebagian sebesar Rp43 miliar. Nilai itu sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan bidang lainnya seperti Bidang Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
“Dengan hanya Rp73 miliar yang diterima keseluruhan Dinas PU sekarang, tentunya kontraktor merasa sok mendengarnya. Kalau di atas Rp100 miliar, mungkin masih bisa diusahakan dikerjakan,” imbuhnya.
Aswan maupun Asran mengakui jika pihaknya cukup dilemas dalam persoalan itu. Lantaran, ketika ingin memutus kontrak kerja sama tersebut, kesalahan bukan terletak pada kontraktor melainkan pada pemerintah. Sedangkan jika dibiarkan, selain pembangunan yang menggantung, nasib kontraktor juga pada akhirnya terkatung-katung.
“Berbeda jika ada duitnya, kemudian kontraktor lambat bekerja, kami bisa bertindak. Tapi kalau kami yang memutuskan dengan kondisi saat ini, maka kami yang bisa dituntut balik,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, Asran bakal mengagendakan memanggil semua kontraktor yang sudah meneken pekerjaan dengan Dinas PU Kutim. Pada pertemuan nantinya, Asran ingin membahas solusi atau jalan tengah supaya mandeknya pembangunan tersebut dapat diselesaikan.
“Kami sih berharap, kontraktor minta final saja. Daripada berlarut-larut begini. Kami sebenarnya juga merasa kasihan dengan mereka. Karena kami enggak mungkin memaksakan kontraktor bekerja sedangkan duitnya enggak ada,” katanya.
Jalan Manubar dan Kenyamukan Juga Mandek???
Pembangunan Jalan Ring Road II A maupun Jalan Ring Road II B, bukan tidak menjadi satu-satunya proyek Pemkab Kutim yang mandek pada 2020 ini. Sederet MYC pun kondisinya tidak berbeda jauh. Misalnya saja pembangunan Jalan Manubar. Proyek jalan yang memiliki panjang sekitar 90 kilometer itu, tercatat baru bisa dikerjakan sekitar 16 kilometer.
Masalahnya pun sama, yakni minimnya anggaran yang dialokasikan Pemkab Kutim. Sementara pembangunan jalan tersebut dinilai cukup urgensi, lantaran infrastruktur tersebut akan membuka akses masyarakat yang tinggal di Manubar, Kecamatan Sandaran.
“Proyek lain yang juga mandek, pembangunan Jalan Kenyamukan, di situ baru sekitar 48 persen. Jalannya sudah dicor. Nilai kontraknya sekitar Rp55 miliar. Yang mengerjakan PT Inti Berlian,” ungkapnya.
Asran tidak menepis, keengganan para kontraktor mengerjakan proyek lantaran pada 2018-2019 lalu, pembayaran yang dilakukan Pemkab Kutim tidak sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam kontrak kerja sama. Misalnya, pembayaran yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan.
“Hampir semua pekerjaan nasibnya sama. Cuman ada beberapa pekerjaan yang sudah selesai, namun tinggal pembayarannya saja. Dan pemerintah tidak bisa mengejar kontraktor, karena pemerintah yang salah,” tandasnya. (*)
Penulis/Editor: Dirhanuddin
