Akurasi.id, Bontang – Maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Bontang menjadi perhatian semua kalangan. Pasalnya, intensitas kebakaran cukup tinggi terjadi sejak Januari hingga Maret 2019.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bontang, pada Januari 2019 terdapat 2 kali kebakaran dengan luas lahan 2,3 hektare. Pada Februari, sebanyak 6 kali kebakaran dengan luas lahan 22,62 hektare.
Sedangkan Maret, ada 14 kali kebakaran dengan luas lahan 36,39 hektare. Kebakaran juga menyasar lahan pemukiman penduduk. Terdapat 4 kejadian dengan luas lahan 0,325 hektare.
Empat tahun sebelumnya, karhutla kerap melanda Bontang. Pada 2015, terdapat 66 kali kebakaran dengan luas lahan 76 hektare. Kebakaran lahan di pemukiman seluas 80 hektare.
Pada 2016, sebanyak 19 kali kebakaran dengan luas lahan 32 hektare. Sementara kebakaran pemukiman sebanyak 44 kali dengan luas lahan 35 hektare. Pada 2017, tidak ada kejadian karhutla. Di 2018, fenomena kebakaran kembali melanda Bontang dengan luas lahan 28,5 hektare dan kebakaran lahan pemukiman 0,815 hektare.
Adapun titik-titik yang berpotensi terbakar antara lain Kelurahan Bontang Lestari, Kelurahan Guntung, Kelurahan Kanaan, dan Kelurahan Belimbing.
Penyebab Kebakaran dan Langkah Pemerintah
Belum lama ini, ditemui di kantornya, Kepala BPBD Bontang, Ahmad Yani mengungkapkan, tingginya intensitas kebakaran lahan diakibatkan cuaca ekstrim. Kemarau panjang mengakibatkan suhu udara semakin tinggi. Saat kebakaran, gesekan kayu menimbulkan percikan api.
Selain faktor cuaca, kebakaran disebabkan puntung rokok yang dibuang sembarangan. Penyebab lainnya, adanya pembukaan lahan yang disertai pembakaran.
Dia menyebut, kendala yang dihadapi petugas dalam memadamkan kebakaran lahan yakni lokasi yang tidak terjangkau selang air. Ditambah, angin kencang membuat api menyasar lahan sekitar sumber kebakaran. Karenanya, proses pemadaman api membutuhkan waktu yang lama.
“Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak, mulai dari pemadam kebakaran, perusahaan, dan masyarakat, kebakaran lahan dapat teratasi,” sebutnya.
Antisipasi kebakaran lahan dilakukan dengan memasang spanduk di sepanjang Jalan Soekarno Hatta hingga Jalan Moh Roem. Hal ini merujuk surat yang diedarkan PJ Sekda Bontang Nomor 360.1/093/BPBD tentang Pemasangan Spanduk Antisipasi Karhutla.
“Mulai 25 Februari 2019 dilakukan pemasangan spanduk. Dengan tujuan untuk penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat bahwa dilarang melakukan pembakaran lahan maupun hutan,” katanya.
Langkah lainnya, pemerintah melakukan koordinasi dan sosialisasi yang melibatkan Ketua RT, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tokoh agama, dan tokoh masyarakat. “Kami menyampaikan pesan moral dampak kebakaran hutan. Salah satunya, asapnya yang mengganggu masyarakat,” tuturnya.
Dia mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah tanpa pengawasan. Selain itu, setiap orang dilarang membuka lahan dengan cara dibakar.
Sanksi Berat bagi Pembakar Hutan dan Lahan
Dikutip dari Kompas.com, berdasarkan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pelaku pembakaran hutan dan lahan dihukum 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp 5 miliar.
Dalam Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan disebutkan, bagi setiap orang yang membuka lahan dengan cara dibakar, dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.
Jenis hukuman yang tak jauh berbeda bagi pembakar hutan dan lahan ditegaskan juga di Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Tiga undang-undang itu telah digunakan aparat hukum untuk menjerat pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pada 2015, kepolisian menahan 5 orang di Sumatra Selatan, 27 orang di Riau, 20 orang di Jambi, dan 11 orang di Kalimantan Tengah.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, San Afri Awang mengatakan, meski penegak hukum punya sederet pasal dengan sanksi pidana yang cukup berat, namun hal itu berbanding terbalik dengan proses hukum di pengadilan.
“Selama ini hukuman sangat ringan dan tidak ada efek jera. Seharusnya mereka dihukum seberat-beratnya. Padahal pembakaran hutan berdampak sangat luas,” tegas San Afri. (*)
Penulis: Hermawan
Editor: Ufqil Mubin
