Akurasi.id, Sangatta – Purnatugas ternyata tidak lantas membuat para aparatur sipil negara (ASN) di Kutai Timur (Kutim) lantas mengembalikan aset pemerintah yang mereka pegang. Contohnya saja mobil dinas. Sampai saat ini diketahui masih terdapat sejumlah kendaraan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim yang belum dikembalikan para abdi negara yang telah pensiun.
Belum kembalinya aset daerah itu tak pelak membuat Pemkab Kutim mulai gerah. Sebabnya, hampir semua beban pemeliharaan dari kendaraan plat merah itu, ternyata masih dibebankan kepada pemerintah atau menjadi tanggung jawab Pemkab Kutim.
Di sisi lain, belum kembalinya sejumlah kendaraan itu ikut menyita perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan kegiatan monitoring di Kutim belum lama ini. Sementara mobil dinas termasuk dalam aset pemerintah yang belum diinventaris oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim.
Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kutim,Teddy Febrian mengakui, pendataan terhadap mobil dinas menjadi salah satu catatan KPK yang perlu untuk diinventaris sebagai bagian dari aset pemerintah. Sedangkan sebagian besar dari kendaraan plat merah itu masih dipegang pensiunan pejabat.
“Penggunaan kendaraan dinas berplat merah bukan peruntukan bagi yang sudah purnatugas karena itu aset daerah. Kendaraan yang belum dikembalikan menjadi salah satu perhatian karena sudah terdata di KPK,” kata dia.
“Permintaan KPK jika ada pensiunan yang menolak mengembalikan kendaraan dinas, maka yang bersangkutan bisa dijerat tindak pidana penggelapan aset milik negara,” sebut Teddy saat ditemui awak media beberapa hari lalu.
Bisa Dijerat Hukum Jika Tidak Mengembalikan
Permintaan pendataan terhadap aset daerah seperti mobil dinas telah disampaikan komisi antirasuah –sebutan KPK- kepada Bupati Kutim Ismunandar. Lembaga pemberantasan korupsi itu bahkan memberikan tenggat waktu kepada pemerintah untuk segera menginventaris aset kendaraan yang telah dibeli melalui uang negara.
“KPK sudah mengingatkan, dalam jangka tiga tahun ke depan, jika seluruh kendaraan dinas tersebut tidak segera dikembalikan, maka pihak KPK yang akan bertindak sendiri untuk menyitanya,” tegas Teddy sekaligus memberikan warning kepada para pensiunan pejabat Pemkab Kutim yang belum mengembalikan aset daerah.
Selain itu, lanjut dia, KPK juga mempertanyakan mobil dinas yang digunakan oknum di luar pegawai Pemkab Kutim dengan status pinjam pakai namun semua beban pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemkab Kutim.
“KPK itu memiliki data ada mobil dinas yang digunakan di luar Pemkab Kutim. Padahal masih ada sejumlah OPD yang kekurangan mobil operasional. Tentu tak wajar ketika pemkab sendiri masih kekurangan kendaraan operasional sementara di luar itu digunakan untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Menurut dia, beberapa hari terakhir ini, KPK juga telah meminta ulang agar dibuatkan standar operasional prosedur (SOP) untuk pinjam pakai kendaraan dinas agar sesuai dengan peruntukannya. Agar setali dengan itu, BPKAD telah meminta OPD terkait agar menyurati para mantan pejabat yang masih membawa kendaraan dinas untukr segera mengembalikannya. “Jika surat tidak mendapat respons juga, maka kami akan menurunkan tim untuk melakukan penarikan paksa,” tegasnya.
Pensiunan Pejabat Harus Sadar Diri!!
Terpisah, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim Irawansyah, minta pensiunan pejabat memilih di antara dua opsi terkait penguasaan mobil dinas yang hingga saat ini masih banyak dikuasai para pensiunan, yakni melakukan pemutihan atau mengembalikannya kepada Pemkab Kutim.
Jika kendaraan dinas yang memang sudah memasuki masa usia kendaraan untuk dilakukan perubahan status kepemilikan, atau yang biasa dikenal dengan istilah pemutihan melalui lelang, maka dipersilahkan untuk dilakukan pemutihan.
Sedangkan kendaraan yang umur penggunaanya masih terbilang muda atau baru, Irawansyah meminta kepada pejabat yang telah purnatugas untuk mengembalikannya kepada Pemkab Kutim. Dengan demikian, kendaraan itu dapat digunakan OPD yang masih kekurangan kendaraan operasional.
“Saat pemeriksaan oleh BPK saya diminta agar segera menindaklanjuti terkait penanganan aset pemda (kendaraan dinas) yang banyak dipakai pejabat di luar yang sudah pensiun dan bagaimana tindak lanjutnya. Apakah di-dum (dijual secara lelang) atau bagaimana prosesnya segera diberi tindak lanjut,” tutupnya. (*)
Penulis: Ella Ramlah
Editor: Yusuf Arafah
