Akurasi.id, Bontang – Diam-diam, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang ternyata masih memiliki dana kurang salur dari pemerintah pusat pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018. Nilainya pun terbilang tidak kecil, yakni sebesar Rp 61 miliar.
Jika dana tersebut sudah tersalurkan semuanya pada penyusunan APBD 2020, maka dapat diproyeksi pendapatan yang dimiliki Kota Taman –sebutan Kota Bontang- pada tahun depan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diketahui telah menjanjikan menyalurkan sisa anggaran yang bersumber dari dana bagi hasil (DBH) tersebut pada APBD 2020. Saat ini, kepastian proses penyaluran alokasi anggaran itu masih dikomunikasikan Pemkot Bontang.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bontang Amiluddin berujar, saat ini proyeksi APBD 2020 memang belum dapat dipastikan. Karena pembahasan anggaran tersebut saat ini masih sedang diajukan ke DPRD.
“Dana (kurang salur) tersebut kemungkinan masuk di luar jatah DBH 2020. Dana kurang salur yang masih kami tunggu sebesar Rp 61.007.510.000,” ungkap Amiluddin ditemui Akurasi.id di ruang kerjanya pada Selasa (13/8/2019).
Mantan Sekretaris KPU Bontang ini menjelaskan, jatah DBH dari sektor minyak bumi pada 2018 sebesar Rp 72.285.605.000.Namun yang tersalurkan ke kas daerah (kasda) Pemkot Bontang hanya sebesar Rp 59.739.616.000. “Artinya, masih ada hak Bontang yang belum disalurkan Kemenkeu sebesar Rp 12.545.989.000,” jelas dia.
Sedangkan untuk DBH dari sektor gas, lanjut dia, Bontang mendapatkan jatah sebesar Rp 156.144.503.000. Namun sejak Januari-31 Desember 2018, yang disalurkan pusat hanya sebesar Rp 107.682.942.000. Dengan begitu, ada kekurangan salur Rp 48.461.521.000.
“Kalau ditotal antara DBH minyak bumi dan gas, maka masih ada kewajiban dari pemerintah pusat untuk menyalurkan sisa transfer sebesar Rp 61.007.510.000. Mudah-mudahan tahun ini bisa segera direalisasikan,” urainya.
Amiluddin berharap, dana kurang salur tersebut dapat segera ditransfer pusat. Apabila itu dilakukan, maka Bontang dipastikan mendapat tambahan DBH. Kewajiban itu di luar yang menjadi hak Kota Taman pada penyaluran DBH 2020.
“Dana tersebut masuk di 2019, tapi untuk (peruntukan pada) APBD murni 2020. Mengingat tak mungkin masuk di APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019. Karena (pembahasan dan penyusunan) APBD-nya sudah disahkan,” ujar dia.
Adapun untuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 telah selesai dievaluasi Pemerintah Provinsi Kaltim. Kini tinggal pembahasan hasil evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bontang.
“Insyaallah pembahasan hasil evaluasi (akan dilaksanakan) pada Rabu (14/8/2019). Kalau lewat lagi, sudah masuk anggota dewan yang baru,” kata Amiluddin. “Jika pembahasan dengan DPRD sudah selesai, maka perda (peraturan daerah) sudah sah,” tutupnya.
Penulis: Ayu Salsabilah
Editor: Yusuf Arafah
