Utang Indonesia 2021 capai Rp5.964 triliun, Sri Mulyani: Bisa dibayar asal warga bayar pajak! Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakin utang negara akibat pengeluaran yang melonjak selama pandemi COVID-19 bisa dibayar.
Akurasi.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakin utang negara akibat pengeluaran yang melonjak selama pandemi COVID-19 bisa dibayar. Hal itu bisa terjadi jika pemerintah bisa mengumpulkan pajak dari yang dibayar masyarakat.
Berdasarkan data Bank Indonesia, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II-2021 mencapai US$ 415,1 atau setara Rp 5.964 triliun. Jumlah itu menurun 0,1% dibandingkan triwulan sebelumnya yang US$ 415,3 miliar.
“Meskipun kita menghadapi pandemi dan penerimaan negara kita merosot, oleh karena itu kita masih harus mengalami defisit dan berutang, namun kita yakin bisa membayar lagi apabila penerimaan pajak bisa dikumpulkan,” kata Sri Mulyani dalam webinar Pajak Bertutur 2021, Rabu (25/8/2021).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan pajak yang terkumpul juga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat sendiri. Selama pandemi COVID-19 misalnya, pajak turut berkontribusi untuk perlindungan sosial hingga insentif dunia usaha demi menjaga daya beli masyarakat.
“Jajaran dan seluruh para pendidik di Indonesia baik itu di sekolah negeri, madrasah, itu semua mendapatkan dukungan dari pajak. Jajaran tenaga kesehatan yang selama 17 bulan bertarung menghadapi COVID-19 di lini terdepan, mereka mendapatkan tunjangan dan dukungan termasuk perlindungan dalam bentuk APD, vaksinasi, itu semuanya adalah dari pajak,” bebernya.
“Pajak juga sangat penting pada saat kita harus membangun rumah sakit, sistem kenegaraan kita, demokrasi kita; pemilu, pilkada dan seluruh penyelenggara negara itu dibiayai oleh pajak,” tambahnya.
Tahun 2021 saja, pemerintah membelanjakan Rp 214,96 triliun untuk pengadaan vaksin, 3T (testing tracing treatment), insentif tenaga kesehatan, dan biaya perawatan pasien COVID-19. Ketika PPKM berlaku, pemerintah meningkatkan bansos yang masuk dalam program perlindungan sosial dengan anggaran lebih dari Rp 186 triliun.
[irp]
“Pemerintah meningkatkan bansos apakah itu dalam bentuk PKH, kartu sembako, BST, BLT Desa, Kartu Prakerja, subsidi listrik, termasuk kuota internet. Semuanya adalah belanja perlindungan sosial dan itu adalah uang hasil penerimaan pajak kita,” imbuhnya.
Selain itu, Sri Mulyani menyebut pemerintah akan terus mengoptimalkan penerimaan negara untuk menjamin hak-hak dasar warga negara, yakni kesehatan dan pendidikan.
Di bidang pendidikan, pihaknya bakal membangun infrastruktur konektivitas seperti jaringan telekomunikasi dan internet lantaran masih ada 13.000 desa yang belum terkoneksi secara baik. Pasalnya hal ini menghambat pembelajaran jarak jauh selama pandemi.
[irp]
“Seluruh belanja belanja inilah yang akan mampu kita adakan dan kita bangun apabila Indonesia mampu memobilisasi penerimaan pajak dengan baik. Negara yang kuat dari sisi penerimaan pajaknya dia akan juga kuat untuk bisa melindungi bangsanya,” pungkas Ani. (*)
Sumber: Detik.com
Editor: Redaksi Akurasi.id
