Akurasi.id, Bontang – Upah Minimum Kota (UMK) Bontang 2020 dipastikan naik menjadi Rp 3,182,706. Jika dibulatkan menjadi Rp 3,2 juta. Sebelumnya, UMK tahun ini sebesar Rp 2,933,099. Itu berarti UMK Bontang mengalami kenaikan senilai Rp 249,607, jika dibulatkan Rp 250 ribu.
Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bontang, M Syaifullah mengatakan mekanisme kenaikan UMK berdasarkan hasil kesepakatan antara Disnaker dengan Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Bontang, perwakilan pemerintah, perusahaan-perusahaan serta serikat pekerja (SP) atau serikat buruh (SB) terverifikasi yang memenuhi syarat.
baca juga: Pimpinan Dewan Restui Interpelasi, Samsun: Hanya Mempertanyakan Sikap Gubernur, Bukan Pemakzulan
Kata Syaiful, selama setahun terakhir melakukan survei pasar dengan melihat kemampuan perusahaan dan harga kebutuhan di Bontang, maka November ini ditetapkan upah minimum sebesar Rp 3,2 juta. Kenaikan UMK yang mencapai 8,51 persen tersebut telah disetujui Depeko Bontang. Kemudian kesepakatan itu kemudian mendapat persetujuan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni.
“Saat ini sedang diproses penetapan dari gubernur Kaltim. Jika disetujui maka UMK Bontang terbaru berlaku per Januari 2020 nanti,” ujarnya saat ditemui Akurasi.id, Rabu (6/11/19).
Syaiful menuturkan sebelum 21 November surat keputusan (SK) sudah turun. Jika SK sudah dikeluarkan, maka pihaknya akan menyosialisasikan ke seluruh perusahaan di Kota Taman –sebutan Bontang-.
Syaiful menuturkan seluruh perusahaan dan pengusaha kecil maupun besar di Bontang wajib mengikuti standar UMK yang ditetapkan. Namun upah minimum tersebut tidak berlaku pada perusahaan sektor kimia dan migas. Sebab, kata 8Syaiful, kedua sektor itu memiliki UMK berdasarkan kemampuan perusahaannya.
“Penetapannya tidak hanya dilihat dari upah terendahnya, tapi dari kemampuan perusahaan, berpenghasilan devisa untuk pemerintah, dilihat kemajuan perusahaan tersebut, serta karyawan dengan syarat tertentu,” jelasnya.
Meski tertulis pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 88 terkait pengupahan, jika ada perusahaan yang tidak mampu menggaji karyawan sesuai UMK, maka dapat meminta penangguhan kepada gubernur. Kata Syaiful, jika ada perusahaan yang mampu namun tidak menjalankan UMK, jika pekerja merasa keberatan maka Disnaker membuka layanan aduan.
“Namun jika pengusaha tidak bisa menggaji sesuai UMK karena kondisi tertentu, dan pekerja menerima saja maka tidak masalah,” bebernya.
Hingga saat ini diakui Syaiful belum ada pengaduan resmi terkait perusahaan yang tidak memberi upah minimum. Namun, ada beberapa pekerja yang mengadu ke Disnaker dan dapat diselesaikan secara mediasi. (*)
Editor: Dirhanuddin
