Transparansi Porkab Dipertanyakan, Telan Anggaran Rp5 Miliar, Hanya Libatkan Delapan Cabor?
Akurasi.id, Sangatta – Pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) I Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapatkan penolakan dari sejumlah cabang olahraga (cabor) yang ada di daerah itu. Mereka merasa heran dan mempertanyakan sikap pengelola Porkab lantaran terdapat sebagian besar cabor yang tidak dilibatkan dalam event tersebut.
baca juga: Penemuan Mayat Bayi dalam Tong Sampah Bikin Geger Warga Loa Bakung, Diduga Hasil Hubungan Terlarang
Padahal sejatinya Porkab yang bakal digelar pada Februari ini adalah sebagai ajang pembinaan maupun pencarian atlet berprestasi. Namun dalam pelaksanaannya, justru terdapat sebagian dari Porkab yang tidak diikutkan dalam ajang olahraga itu.
Dalam pelaksanaan event akbar di Sangatta Utara itu diketahui hanya akan mempertandingkan delapan cabor dari lebih 50 cabor yang ada di Kutim. Yakni, sepak bola, pencak silat, atletik, bulu tangkis, voli, sepak takraw, catur dan tenis meja.
Tak pelak, hal itu mengundang rasa kecewa dan badai protes dari sebagian besar pengurus cabor yang lain. Alhasil, DPRD Kutim pun mencoba menfasilitasi itu dengan menggelar hearing untuk semua stakeholder terkait dalam event tersebut.
Mulai dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutim sebagai pelaksana, KONI Kutim sebagai induk olahraga, dan para perwakilan pengurus cabor diundang untuk membahas persoalan tersebut di Ruang Panel I DPRD Kutim, Senin (24/2/20) lalu. Apalagi Porkab Kutim disebut-sebut bakal menelan anggaran hingga Rp5 miliar.
Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan yang memimpin pertemuan, mengharapkan, pelaksanaan Porkba dapat mengakomodir semua cabor. Dia juga menekankan, dengan adanya event itu jangan sampai menimbulkan perpecahan dan perseteruan antara KONI, Dispora, dan para pengurus cabor.
“Kalau ini bagian dari pembinaan, tentu seluruh cabor memiliki hak untuk dibina. Maka itu, kita cari solusinya dalam pertemuan ini, bagaimana cabor yang ada bisa bergabung dan anggarannya juga ditambah,” katanya.
Ia tak memungkiri, beberapa Camat ada yang mengeluh padanya saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) lalu, lantaran dibebankan biaya mengirim atlet. Termasuk membiaya kebutuhan akomodasinya. “Dari beberapa Camat, ada yang curhat pas musrenbang. Mereka bilang ke saya, ‘di mana kami ambil anggaran ini pak,” ujarnya.
Pertanyakan Penggunaan Anggaran Rp5 Miliar
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kutim Maswar Mansyur, pada kesempatan itu melayangkan sorotannya pada penggunaan anggaran Porkab. Dengan anggaran yang mencapai Rp5 miliar, menurut dia, semestinya semua cabor dapat diikutkan pada kegiatan Porkab I Kutim.
Politisi Ppartai Golkar tersebut meminta kepada Dispora Kutim untuk menjabarkan penggunaan anggaran tersebut. “Anggaran (Rp5 miliar) yang sudah diberikan itu sangat besar kalau hanya untuk kebutuhan pertandingan delapan cabor saja,” imbuhnya.
Menyikapi itu, Wakil Sekretaris I KONI Kutim, Abdul Karim mengatakan, kalau kedelapan cabor yang diikutkan pada Porkab merupakan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pihaknya di 18 kecamatan di Kutim. Selain itu, kedelapan cabor itulah yang kerap dipertandingkan di kecamatan.
“Sehingga dipilihlah delapan cabor tersebut. Selain anggaran yang sangat minim, kalau untuk mempertandingkan sekitar 20 cabor,” ujarnya.
Keberpihakan KONI Kutim Terhadap Cabor Dipertanyakan
Salah satu perwakilan cabor yang tak diikutkan dalam Porkab, Sarwono Hidayat mengatakan, pelaksanaan Porkab terkesan setengah-setengah. Dia merasa, pelaksanaan Porkab kali ini sangat aneh. Di samping tidak melibatkan cabor yang memberikan prestasi di dunia olahraga, kegiatan Porkab tidak pernah melibatkan cabor lain untuk diverifikasi.
Karenanya dia merasa, KONI Kutim sebagai induk olahraga tidak mampu memfasilitasi cabor dengan baik agar dapat ikut berpartisipasi dalam event Porkab. “Jangan main sendiri. Harusnya ada koordinasi, kami semua dilibatkan soal agenda pelaksanaan Porkab, percuma kami sebagai bagian dari KONI,” tegas Sarwono.
Dia menyebut, banyak cabor lain melayangkan protes karena tidak dipertandingkan diajang Porkab. Dia berpendapat, kalau alasan tidak ada dana, mending pelaksanaan Porkab ditiadakan sekalian. Daripada hanya menimbulkan kecemburuan di antara cabor.
“Jangan ada tebang pilih dalam pelaksanaan (Porkab I Kutim ini) hingga menimbulkan kecemburuan bagi cabor lain,” tandasnya. (*)
Penulis: Ella Ramlah
Editor: Dirhanuddin
