Akurasi.id, Samarinda – Kerja-kerja yang dilakukan setiap wakil rakyat selalu syarat akan kepentingan, baik itu berkenaan dengan anggaran maupun dengan kebijakan perizinan. Sehingga potensi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sangat terbuka. Otomatis, kejujuran dan integritas dari setiap anggota dewan pun menjadi pertaruhan selama mereka menjabat.
Mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan dan terjerumusnya wakil rakyat ke lembah hukum, anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu menilai, setiap anggota dewan, ada baiknya mendapatkan satu materi khusus tentang bahaya hukum atas tanggung jawab dan kewenangan yang mereka miliki.
“Yang paling rawan dari kerja-kerja yang dilakukan anggota DPRD adalah menghindari adanya perilaku korupsi, atau yang memang dilarang hukum,” kata dia, Rabu (9/10/19).
Pada kegiatan bimbingan teknis (bimtek) anggota dewan yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahar pada awalnya sangat mengharapkan adannya pemberian materi khusus tentang bahaya pelanggaran hukum dan tindak pidana korupsi kepada anggota DPRD.
“Pada awal saya dikirimi materi bimtek dewan, saya melihat ada satu sesi dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Tapi pada saat bimtek dilaksanakan, kok hilang. Menurut saya, materi itu sangat penting bagi anggota dewan,” tuturnya.
Keberadaan bimtek dari KPK sedikit banyaknya bisa membentengi wakil rakyat terhadap bahaya tindak pidana korupsi, serta dari berbagai hal lainnya yang memang dilarang secara perundang-undangan.
“Selama ini banyak hal yang tidak kami paham secara utuh. Mana yang masuk intervensi dan tidak. Kalau ada materi khusus dari KPK, saya yakin, pasti ada hal-hal baru yang belum kami ketahui. Karena dewan jarang bertemu dengan KPK,” cakap politikus PAN ini.
Dia sangat berharap sekali, pada pelaksanaan bimtek banyak mengupas soal potensi-potensi pelanggaran yang dapat berimplikasi hukum. Dengan demikian, ada upaya pencegahan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota DPRD.
“Ada hal-hal yang mungkin tidak kami ketahui kalau itu sebuah pelanggaran, kemudian pada akhirnya bermasalah dengan hukum. Tetapi kalau ada upaya pencegahan, tentu akan jauh lebih baik,” imbuhnya.
Upaya pencegahan tidak bisa dilakukan hanya dalam satu atau dua kali pertemuan. Tetapi mesti dilakukan secara berulang, agar anggota dewan tidak ada yang mencoba-coba bermain dengan persoalan hukum. Yang paling terpenting, yang demikian menjadi rambu peringatan.
“Memang alangkah lebih baiknya (upaya pencegahan itu) dilakukan secara berulang-ulang. Sekali lagi, materi dari KPK sangat diperlukan oleh semua anggota DPRD. Itu jadi alat yang memberikan warning bagi mereka,” tandasnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Yusuf Arafah
