Pemerintah berencana pensiunkan tenaga listrik batu bara, Sigit Wibowo: tak masalah. Selama masih ada pemberian izin eksploitasi tambang.
Akurasi.id, Samarinda – Tingginya tingkat pemanasan global yang dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik batu bara mulai membuat pemerintah putar otak. Salah satunya dengan cara mengganti energi fosil melalui pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
Oleh sebab itu penggunaan pembangkit listrik batu bara akan dipensiunkan secara bertahap. Secara tidak langsung hal tersebut akan mempengaruhi produksi permata hitam di berbagai provinsi penghasil batu bara.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyatakan bahwa tidak menjadi masalah jika pemerintah pensiunkan penggunaan batu bara secara bertahap. Selama masih ada pemberian izin eksploitasi tambang.
“Kalau permintaan dari dalam negeri kan mau dikurangi. Tapi, permintaan dari luar negeri kan banyak. Jadi tidak ada masalah. Karena ini kaitannya dengan izin eksploitasi. Kecuali pemerintah pusat tidak mengizinkan lagi baru menjadi masalah. Perizinan kan semua di pemerintah pusat,” kata dia beberapa saat lalu.
Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, bahwa sebagai provinsi penghasil batu bara wajar jika pemerintah memanfaatkan peluang tersebut. Namun, tidak dipungkiri bila penggunaan batu bara memberikan sumbangsih besar terhadap kerusakan lingkungan. Maka dari itu, pemerintah sudah sewajarnya mulai memikirkan pengembangan EBT.
“Kalau dari sisi lingkungan penggunaan batu bara memang buruk karena menyumbang polusi yang tinggi. Maka dari itu, dengan adanya kebijakan tersebut ada pemahaman kalau kita harus beralih ke tenaga pembangkit yang lebih ramah lingkungan,” ungkap dia.
[irp]
Terutama mengenai tenaga fosil yang tidak dapat diperbaharui. Pemerintah sudah seharusnya mulai melakukan penelitian untuk mengganti bahan bakar tersebut.
Salah satunya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kaltim. Karena yang dikhawatirkan masyarakat Bumi Etam hanya menjadi penonton ketika SDM dari luar mulai berdatangan. Mengingat Kaltim telah ditetapkan sebagai ibu kota negara (IKN) baru.
“Jangan sampai nanti kita kalah sama orang yang datang dari luar Kaltim. Kita bisa kok. EBT harus mulai difikirkan dan diimplementasikan. Karena kalau kita hanya mengandalkan sumber daya alam kan tidak dapat diperbaharui,” pungkasnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Suci Surya Dewi
