Akurasi.id, Samarinda – Minimnya kehadiran anggota DPRD Kaltim dalam berbagai sidang dan rapat sempat menjadi sorotan sejumlah kalangan. Namun hal itu tampaknya tidak begitu dipersoalkan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK.
Ada sejumlah alasan bagi mantan bupati Berau itu sehingga enggan mengambil pusing terkait persoalan itu. Menurut dia, kerja-kerja yang dilakukan dewan berbeda dengan instansi pemerintah yang mesti hadir setiap hari di kantor.
Dia berujar, para wakil rakyat memiliki tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) yang lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat. Karena kerja-kerja dewan adalah menyerap aspirasi masyarakat dan menggodok peraturan daerah (perda).
Namun demikian, Makmur tetap menekankan, agar setiap wakil rakyat Karang Paci -sebutan DPRD Kaltim- tetap hadir pada rapat atau sidang-sidang yang membahas kepentingan rakyat, seperti penyusunan APBD dan pengesahan raperda.
“Saat ini yang sedang kami persiapkan adalah alat-alat kelengkapan dewan (AKD). Ke depannya, fungsi dan peran komisi akan kami optimalkan lagi untuk menyerap aspirasi masyarakat,” kata dia kepada Akurasi.id belum lama ini.
Menurut Makmur, cara-cara anggota dewan bekerja tidak bisa hanya dilihat dari tingkat kehadiran mereka di kantor atau saat rapat. Sebagai lembaga pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat, dewan bisa bekerja di mana saja.
“Dewan ini bukan bekerja sebagaimana cara-cara legislatif. Dewan bisa bekerja di mana saja. Karena memang sifatnya menyerap aspirasi masyarakat,” tuturnya.
Keberadaan kantor, bagi wakil rakyat bisa dikatakan hanya sebagai wadah. Ruang bekerja seorang anggota dewan sejatinya berada di masyarakat. Hasilnya yang kemudian dibawa pada rapat dan sidang DPRD.
“Diskusi dan menyerap aspirasi bisa dilakukan di warung-warung, di tempat kopi, di rumah, dan di mana saja. Biar maksimal menyerap aspirasinya,” cakapnya.
Meski begitu, setiap partai politik diharapkan mampu memaksimalkan peran fraksi. Selain itu, fraksi diharapkan bisa menempatkan wakil rakyatnya sesuai dengan kompetensinya di setiap komisi.
“Kalau mereka ditempatkan sesuai bidang dan kemampuannya, pasti hasilnya maksimal. Kalau sudah di dewan, kita harus lepas atribut kita. Dewan harus berperan sebagaimana tugas dan fungsinya,” tandas dia. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Yusuf Arafah
