Sosialisasi produk hukum pemilu di Muara Badak, KPU Kukar ingatkan PPS jaga netralitas. Karena sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemilu, setiap PPS wajib mendukung jalannya pemilu yang bersih, jujur, adil, dan transparan.
Akurasi.id, Tenggarong – Ragam cara dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Menggencarkan kegiatan sosialisasi atas produk-produk hukum pemilu adalah salah satunya.
Kali ini, sosialisasi produk pemilu atau pilkada diberikan KPU Kukar kepada para Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Muara Badak. Kegiatan itu berlangsung di Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Muara Badak pada Rabu (11/11/2020) lalu.
[irp]
Tujuan dari kegiatan itu, selain meningkatkan pemahaman setiap PPS terhadap berbagai permasalahan hukum dalam pilkada, juga sebagai upaya memberikan pendidikan politik. Harapannya, setiap PPS menjadi paham dan benar-benar mengerti terhadap tugas yang mereka emban.
“Dalam sosialisasi produk hukum di tingkatan PPS se-Kecamatan Muara Badak, saya menyampaikan mekanisme pegawasan internal dan penanganan pelanggran kode etik, kode prilaku, sumpah janji dan fakta integritas,” kata Ketua KPU Kukar, Erlyando Saputra.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU menekankan pentingnya anggota PPS menjaga relasi sosial dengan pihak pihak terkait dan mampu menempatkan diri di tempat yang tepat serta menjaga jarak dengan kontestan, tim sukses atau tim kampanye. Sebab, PPS wajib bersikap netral demi terwujudnya Pilkada Kukar yang jujur, transparansi, adil, dan berkualitas.
“Menjaga jarak dalam artian jangan sampai menampakan diri tidak netral (karena PPS sebagai bagian dari penyelenggara pemiluh tidak boleh sampai berpihak kepada calon tertentu, apalagi sampai mendukung),” katanya.
Terkait dengan pilihan bahwa setiap warga masyarakat yang memenuhi syarat boleh memilih, termasuk juga PPS memiliki hak pilih, pada dasarnya itu adalah hak setiap PPS untuk memilih siapapun calon yang menurut mereka terbaik. Namun yang tidak boleh adalah terlibat dalam kegiatan mengkampenyakan calon tertentu atau kolom kosong.
[irp]
“Tugas kita (KPU selaku penyelenggara pemilu, termasuk PPK dan PPS) adalah melaksanakan sosialisasi bukan kampanye (untuk calon tertentu). Jadi ada perbedaan (itu yang mesti dipahami dan diketahui),” jelasnya.
Yang terpenting, kata dia, penyelenggara harus menerapkan aspek kehati-hatiannya dalam menjalankan tugas dan kegiatan sehari hari. “Ada hal yang biasa kita lakukan namun ketika kita sebagai penyelenggara, sesuatu yang biasa itu menjadi tidak boleh. Sehingga harus pandai membaca situasi,” pungkasnya. (*/adv)
Penulis: Pewarta
Editor: Muhammad Aris
