Akurasi.id, Samarinda – Polemik pengisian jabatan sekretaris provinsi (sekprov) ikut direspons Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Merasa tidak persoalan itu terus berlarut, Makmur diketahui telah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Kepada awak media yang bertandang di ruang kerjanya, Selasa (27/11/19), Makmur menyampaikan, jika dirinya memang sudah bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri salah satu acara di Jakarta belum lama ini. Pada kesempatan itu, Makmur mengaku meminta tolong kepada Tito agar membantu menyelesaikan perkara tersebut.
Baca Juga: Antisipasi Isu PHK Massal, Dewan Agendakan Panggil Semua Perusahaan Tambang
“Saya sudah bicara dengan Pak Mendagri terkait persoalan sekprov Kaltim. Beliau bilang, katanya dia akan segera menindaklanjutinya. Diusahakan secepatnya,” ungkap dia.
Politikus senior Partai Golkar Kaltim ini menghargai langkah yang sudah dilakukan para anggota dewan yang lain mengajukan hak interpelasi dalam perkara itu. Menurutnya, langkah itu juga baik untuk mengingatkan Gubernur Kaltim Isran Noor agar tidak berlama-lamaan membiarkan jabatan sekprov Kaltim tanpa penghuni.
“Semua aspirasi dari teman-teman DPRD kami terima. Begitu juga dari pihak-pihak yang lain. Dan semua kita kemas dengan baik. Karena kami juga tidak ingin menggulirkan persoalan itu dengan sembarangan tanpa disertai pertimbangan yang matang,” tuturnya.
Saat bertemu Tito di Jakarta, Makmur memastikan, dia tidak ada membahas persoalan lain. Di sisi lain, dalam perkara pengisian jabatan sekprov Kaltim itu, dirinya tidak ingin terlalu mengintervensi. Kepada Tito, dia hanya meminta tolong agar persoalan itu tidak dibiarkan berlarut-larut.
“Saya hanya meminta tolong kepada Tito agar menyelesaikan masalah sekprov Kaltim. Kata Pak Tito, dalam waktu segera beliau akan menghubungi Pak Gubernur,” tegasnya.
Kendati demikian, Makmur berharap, agar tarik ulur penempatan Abdullah Sani sebagai sekprov Kaltim segera mendapatkan kejelasan. Setidak-tidaknya, dari Gubernur Isran bisa segera menyampaikan alasan atau pertimbangan, ketika memang ada yang bermasalah dalam pengangkatan sekprov Kaltim.
Sebaliknya, ketika tidak ada masalah, maka sebaiknya segera menempatkan yang bersangkutan sebagaimana yang menjadi keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Presiden.
“Kami berharap gubernur cepat mengambil langkah. Jangan dibiarkan sampai ada kekosongan seperti itu,” pintanya.
Makmur menambahkan, selama ini dirinya belum pernah bertemu secara khusus dengan Gubernur Isran membahas persoalan jabatan sekprov Kaltim. Utamanya bertamu secara resmi di kantor Kegubernuran Kaltim.
“Kalau ketemuannya tidak dalam forum resmi, saya juga enggak mau, nanti dianggap ada apa-apanya. Tapi saya kira, sepanjang (persoalan sekprov Kaltim) bisa dikomunikasikan, kenapa tidak. Kami juga tidak mau membuat suasana semakin panas,” tutupnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Dirhanuddin
