Sibuk Urus Kursi Legislatif, Dewan Abaikan Produk Regulasi

Akurasi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim memulai tahun baru ini dengan “pesimisme” dalam menargetkan penyusunan, perampungan, dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Alasannya, kinerja dewan akan terhambat karena “kesibukan” menjelang pemilihan umum 2019.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banperda), Jahidin menyebut, sebagian besar wakil rakyat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Banyaknya anggota dewan yang sibuk bertatap muka di masyarakat, mengakibatkan keterlambatan pembahasan raperda.

“Anggota pada sibuk sosialisasi karena menjelang pemilihan. Tentunya mereka masih ingin bertahan (di DPRD Kaltim). Jadi, saya kira (pembahasan raperda) tidak maksimal seperti sebelumnya,” ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Selasa (22/1/19).

Tahun 2018 lalu, Banperda mencanangkan pengesahan 19 raperda. Hingga akhir tahun, hanya dua perda yang berhasil disahkan. Sementara Januari 2019 ini, DPRD baru menyetujui penetapan Raperda tentang Pengelolaan Perubahan Iklim.

Jika ditarik ke belakang selama masa kerja DPRD Kaltim periode 2014-2019, pada 2015 silam, DPRD mengesahkan delapan perda. Kemudian di 2016 disahkan 16 perda dari 24 raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Tahun berikutnya dicanangkan 19 raperda. Namun hanya 10 perda yang dikukuhkan.

Dewan Berdalih

Banperda memiliki alasan di balik tidak tercapainya target penyelesaian raperda tersebut. Salah satunya, acap kali Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengajukan raperda yang tidak disertai naskah akademik. Imbasnya, lembaga tersebut tak dapat memasukkan raperda itu dalam Propemperda.

“Pengusulnya bilang pada saat pengajuan, naskah akademik akan segera dilengkapi. Tetapi realitasnya setelah dibahas, persyaratan itu tidak juga diserahkan,” ungkap Jahidin.

Sesuai mekanisme yang berlaku, raperda yang diajukan tanpa naskah akademik tersebut dikembalikan kepada Pemprov Kaltim. Hal itu memperlambat proses pembahasan raperda karena dewan harus menunggu pengajuan ulang dari pemerintah daerah.

“Sebagian (raperda yang diajukan) belum ada sama sekali naskah akademiknya. Ada juga yang belum dilengkapi naskah akademiknya. Jadi kami kembalikan,” tegasnya.

Polemik di Internal DPRD

Di Gedung Karang Paci—sebutan untuk DPRD Kaltim— masalah tersebut mendapat perhatian serius. Dalam rapat peripurna di Gedung E Lantai 6 pada 5 September 2018, terjadi perdebatan hangat antara wakil rakyat, karena Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Rita Artaty Barito, sesumbar meminta perpanjangan waktu tiga bulan untuk merampungkan pembahasan raperda tersebut.

Alasannya, peraturan itu belum memiliki naskah akademik. Sontak saja, Dahri Yasin, rekan sejawat Rita di Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), melontarkan kritik pedas. Menurut Ketua Badan Kehormatan itu, pengajuan raperda mesti disertai naskah akademik.

“Kalau raperda sudah ada, tetapi belum ada naskah akademiknya, itu tidak dibenarkan. Pimpinan (dewan) harus mengoreksi (masalah) ini,” imbuhnya.

Rita buru-buru memberikan sanggahan yang justru bertentangan dengan pernyataannya di awal. Dia mengaku raperda yang dibahas pansus yang dipimpinnya, sudah disertai naskah akademik.

Namun, setelah dipelajari oleh pansus, naskah akademik tersebut tidak sinkron dengan raperda yang membahas penyelenggaraan kearsipan daerah itu. “Sehingga harus dirombak lagi. Kami butuh waktu untuk perombakan itu. Saya sudah berikan batas waktu pada penyusun naskah akademik, agar segera diperbaiki,” tuturnya.

Pengamat hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah mengatakan, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, raperda yang diajukan harus disertai naskah akademik.

Kata dia, berdasarkan pasal 22 ayat (1), pemprakarsa aturan tersebut menyiapkan rancangan perda disertai penjelasan atau keterangan naskah akademik. Karenanya, tidak dibenarkan apabila terdapat raperda yang telah diajukan dan dibahas tanpa naskah akademik.

“Harusnya raperda yang mengikuti naskah akademik. Bukan sebaliknya. Itu menandakan raperda dibuat asal-asalan kalau pijakan berpikirnya tidak ilmiah. Karena naskah akademik itu uraian hasil penelitian dan kajian hukum yang akan dijadikan dasar penyusunan perda,” imbuhnya.

Mengikisnya Kepercayaan Publik pada Wakil Rakyat

Pengamat politik dari Unmul Samarinda, Budiman menyebut, minimnya perda yang disahkan akan membawa imbas buruk bagi citra DPRD Kaltim. Terlebih di tahun politik, pemilih rasional akan memandang negatif kinerja wakil rakyat.

“Karena setidaknya mereka (anggota dewan) diharapkan membuat banyak perda. Ketika tidak terealisasi, itu bisa menurunkan citra mereka,” ucapnya.

Terlebih raperda yang tak kunjung disahkan akan berimbas pada mandeknya pelaksanaan roda pemerintahan. Karena sebagian besar perda dijadikan dasar oleh pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitasnya. Lebih jauh, pelayanan kepada masyarakat akan terhambat.

“Perda itu pedoman bagi eksekutif untuk melaksanakan pemerintahan. Kalau misalnya perda yang disusun berkaitan dengan kegiatan masyarakat, maka itu akan berimplikasi pada pemerintahan,” jelas Budiman.

Raperda Tak Mesti Harus Banyak

Raperda yang diajukan setiap tahun oleh pemprov beserta inisiatif DPRD Kaltim dianggap tak ideal. Sehingga acap kali di akhir tahun, raperda itu tak kunjung disahkan. Dalam kondisi demikian, jumlah raperda yang terlampau “gemuk” itu akan memakan banyak anggaran daerah.

“Biaya yang dikeluarkan itu tidak sedikit. Pengalaman saya, satu perda menelan biaya berkisar Rp 100 juta sampai Rp 150 juta. Dugaan saya, inisiatif perda ini base on project semata,” kata Herdiansyah Hamzah.

Pria yang karip disapa Castro itu berpendapat, Banperda dapat memecahkan masalah tersebut dengan menyusun Propemperda dengan mengukur kemampuan DPRD Kaltim.

“Lebih baik perda ditargetkan itu sedikit. Tetapi sesuai kebutuhan dan dikerjakan secara serius. Daripada menargetkan perda yang sesungguhnya tak mampu dieksekusi. Perda tidak harus banyak. Asalkan tepat sasaran, sesuai kebutuhan, dan linear dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah),” sarannya. (*)

Penulis: Ufqil Mubin
Editor: Yusuf Arafah