Ketimpangan Pembangunan Kaltim Masih Tinggi, Makmur Ingatkan Isran-Hadi Fokus Urus Wilayah Terpencil. Menurut ketua DPRD Kaltim, akan sangat percuma bila IKN terus digemakan, sementara persoalan mendasar pembangunan di Kaltim tidak pernah ditangani.
Akurasi.id, Samarinda – Pemerataan pembangunan di Kaltim hingga kini masih menjadi persoalan. Hal ini lantaran masih banyak pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai harapan atau tidak memenuhi target pengerjaan.
Tercatat, hingga Juni 2021 serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Kaltim baru 18 persen. Menyisakan sekitar 589 produk dari 639 kegiatan yang harus di lelang, belum pengerjaan, apalagi pembayaran.
Terlebih menjelang pemindahan ibu kota negara (IKN) baru di Katim tepatnya wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Pemprov Kaltim dituntut gerak cepat untuk melakukan berbagai macam persiapan. Dari penyiapan sumber daya manusia (SDM), jalan, hingga bangunan-bangunan pemerintahan dan sekolah.
Hal ini pun turut disoroti Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Ia mengatakan, bahwa pemindahan IKN harus sesuai dengan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah terpencil.
“Apa gunanya membangun IKN, kalau ternyata masih banyak masyarakat Kaltim yang hidup miskin, tidak mempunyai apa-apa. Kita membutuhkan adanya pemerataan pembangunan, dari wilayah perkotaan hingga wilayah-wilayah pelosok desa,” ungkap Makmur ketika dihubungi belum lama ini.
Melalui berbagai pertemuan, baik yang formal maupun non formal, ia menyampaikan, selalu mengingatkan kepada gubernur dan wakil gubernur, kalau ada banyak sekali persoalan pembangunan di kawasan pelosok dan pesisir yang menantikan program pembangunan dari pemerintah. Program yang sudah disusun, baik itu dalam APBD murni maupun APBD perubahan, juga harus benar-benar terarah.
[irp]
“Agar bisa tepat sasaran dan pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat,” kata dia.
Tugas pemerintah provinsi sekarang adalah bagaimana membangun pemerataan dan keadilan pembangunan. Menghilangkan ketimpangan sosial dan pembangunan itu sendiri. Caranya, dengan membenahi infrastruktur. Dari membuka akses jalan antar kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kampung.
Tujuannya tidak lain adalah demi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mangakses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kalau akses infrastruktur dibuka dengan cepat, maka akan semakin cepat pemerintah mewujudkan keadilan pembangunan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kaltim.
Komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi tentunya sangat dibutuhkan dalam konteks ini. Tanpa adanya itu, menurutnya, akan sangat sulit mewujudkan pemerataan pembangunan di Kaltim. Karena dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, pemerintah bisa saling memberikan dukungan terhadap upaya penyelesaian persoalan di masyarakat.
[irp]
“Misalnya, apa yang menjadi tanggung jawab provinsi, kabupaten, dan kota, kalau ada komunikasi dan koordinasi yang baik, maka bisa dilakukan pemetaan. Supaya, pembangunan yang dilakukan provinsi, kabupaten, dan kota bisa saling bersinergi,” terang dia. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
