Akurasi.id – Pemerintah memastikan akan mencabut subsidi elpiji 3 kilogram alias gas melon. Kebijakan tersebut dilakukan mulai awal semester II-2020.
“Elpiji ini tantangan kita di 2020, secara prinsip elpiji 3 kilogram hanya untuk masyarakat yang berhak, sedang persiapan subsidi langsung pada masyarakat. Mudah-mudahan pertengahan tahun ini bisa diterapkan,” ujar Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto di Jakarta, Selasa (14/1/2020), dilansir iNews.id.
baca juga: Penuhi 5 Penerbangan Perintis, Kaltim Kebagian APBN Rp19 Miliar, Ini Rutenya
Djoko mengatakan, ESDM terus berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, terutama Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, serta Kemenko PMK. Sinergi ini penting supaya penyaluran gas elpiji 3 kilogram tepat sasaran.
“Berbagai sektor terkait setuju untuk elpiji 3 kilogram secara tertutup hanya untuk masyarakat yang berhak,” ucapnya.
Djoko mengungkapkan, saat ini pemerintah sudah memiliki skema penyaluran gas elpiji 3 kilogram meskipun belum ditentukan secara final. Masyarakat nanti bisa membeli gas melon dengan kartu yang terhubung ke bank lewat QR code.
“Uji coba di beberapa tempat pakai kartu, Pertamina pakai QR code. Nanti yang beli elpiji 3 kilogram langsung terekam. Misal, beli tiga tabung Rp 100 ribu, nanti langsung transfer ke QR ini. Data sudah ada, kebijakan seperti apa, belum diputuskan,” ucap dia.
Penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram dengan sistem tertutup, kata dia, akan menghemat anggaran subsidi elpiji antara 10 hingga 15 persen. Hal itu dengan catatan bahwa kebijakan ini bisa diterapkan tepat waktu.
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Mohammad Hidayat menyebut, gas elpiji 3 kilogram yang disalurkan ke masyarakat tahun ini ditetapkan 6,9 juta ton.
“Ke depan, subsidi bukan pada komoditasnya, tapi pada penerima yang berhak, pada orang yang berhak sehingga saving (penghematan) makin besar,” ujarnya. (*)
Editor: Suci Surya Dewi
