Magelang, Akurasi.id – Sejumlah kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap menghadiri retret pembekalan kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Hal ini terjadi meskipun Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah mengeluarkan instruksi resmi untuk menunda kehadiran mereka.
Bupati Malang, Sanusi, yang merupakan salah satu kader PDIP, memastikan kehadirannya dalam retret tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, membenarkan bahwa Sanusi mengikuti kegiatan ini atas undangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, Sanusi akan berada di Magelang hingga 28 Februari 2025.
“Atas dasar undangan dari Kemendagri, Bupati Malang hadir pada giat orientasi kepala daerah di Magelang,” ujar Nurman kepada awak media pada Jumat (21/2/2025).
Juru Bicara Tim Pemenangan Sanusi-Lathifah dalam Pilbup Malang 2024, Achmad Kusaeri, menegaskan bahwa kehadiran Sanusi bukanlah bentuk pembangkangan terhadap keputusan partai, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada pemerintah. Ia menyebut bahwa program retret ini telah direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak lama, sebelum terbitnya surat instruksi dari Megawati.
“Terlebih Presiden Prabowo sudah merancang dan mempersiapkan program ini jauh sebelum surat dari PDIP diterbitkan,” ungkap Kusaeri.
Selain Sanusi, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma juga mengikuti retret tersebut. Namun, ketika ditanya oleh awak media mengenai instruksi Megawati, ia enggan berkomentar dan hanya memberikan salam namaste.
Instruksi Megawati dan Sikap Kader PDIP
Instruksi Megawati tertuang dalam surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025. Dalam surat tersebut, Megawati meminta seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda kehadiran mereka dalam retret yang berlangsung di Magelang. Ia juga meminta agar kader yang telah berangkat segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” demikian pernyataan Megawati dalam surat instruksi.
Meskipun demikian, sejumlah kepala daerah dari PDIP tetap hadir dalam acara tersebut. Berdasarkan pantauan reporter, dua kader PDIP yang hadir dalam prosesi pembukaan retret adalah Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dan Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengonfirmasi kehadiran kader PDIP dalam retret tersebut. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan rekapitulasi kehadiran, masih ada kepala daerah dari PDIP yang belum hadir, tetapi pihaknya tetap membuka pintu bagi mereka untuk bergabung.
“Ya, harusnya sih ada, ya. Karena terdata jumlahnya mungkin lebih dari angka ini. Jadi, bisa saja ada di dalam,” ujar Bima Arya di Kompleks Akmil, Magelang, pada Jumat (21/2/2025).
Kepala Daerah PDIP Bersiap di Yogyakarta dan Magelang
Sementara itu, beberapa kepala daerah dari PDIP memilih menunggu arahan lebih lanjut sebelum memutuskan untuk hadir di retret. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengonfirmasi bahwa beberapa kepala daerah telah bersiaga di sekitar Yogyakarta dan Magelang sambil menanti instruksi dari DPP PDIP.
“Kalau yang tadi di kantor DPD, sudah kita arahkan supaya ke Magelang saja yang lebih dekat. [Sehingga] yang ke kantor DPD (Yogyakarta) sudah pada berangkat ke Magelang, mungkin yang lebih dekatlah di sekitar Magelang,” kata Hasto saat dihubungi oleh Tirto, Jumat (21/2/2025).
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa kendaraan milik sejumlah kepala daerah PDIP, termasuk milik Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, terlihat di sekitar kawasan Akmil. Namun, beberapa kepala daerah, termasuk Endah, masih belum melakukan registrasi.
Dinamika Politik Internal PDIP
Keputusan beberapa kepala daerah PDIP untuk tetap menghadiri retret ini menimbulkan perdebatan internal di tubuh partai. Sejumlah pengamat menilai bahwa perbedaan sikap ini mencerminkan adanya dinamika dalam hubungan antara DPP PDIP dan kader di daerah.
“Ini bukan sekadar soal kehadiran di retret, tetapi juga menunjukkan bagaimana dinamika di internal PDIP saat ini,” ujar seorang analis politik.
Seiring berjalannya waktu, masih harus dilihat apakah PDIP akan memberikan sanksi kepada kader yang tidak menaati instruksi partai atau apakah akan ada kompromi antara kepentingan partai dan kebutuhan pemerintahan.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
