Akurasi.id, Samarinda – Pengembangan pembangunan dan pertanian di Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diakui Wakil Ketua I DPRD Kaltim sedikit sukar dilakukan. Sebabnya, sebagian besar dari daerah itu bersisian langsung dengan wilayah kerja PT Pertamina.
Politisi Partai PDI Perjuangan itu mengusulkan, agar sebagian dari wilayah kerja Pertamina (WKP) yang masuk daerah perkampungan dan pertanian warga Sanga-sanga agar dilepaskan saja. Dengan demikian, pembangunan di wilayah itu dapat dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah.
baca juga: Jawab Tantangan IKN, Petani Kukar Butuh Suntikan Sarana dan Prasarana dari Pemerintah
Menurutnya, hampir setiap kali melakukan kunjungan kerja (kunker) di Sanga-sangga, dia selalu mendapatkan keluhan masyarakat terkait permasalahan infrastruktur yang terganjal dengan keberadaan wilayah kerja Pertamina di kawasan itu.
“Ketika kami (DPRD Kaltim) mau mengembangkan pertanian, membuat sarana dan prasarana umum, kami memang terkendala dengan wilayah kerja Pertamina. Ini menjadi kendala besar dan sudah sangat lama sekali,” tuturnya.
Supaya masalah tersebut tidak berlarut-larut, Samsun menilai pemerintah perlu segera mencarikan solusi terkait itu. Jika tidak dibedah dari sekarang, maka sampai kapan pun pembangunan di Sanga-sanga tidak akan pernah dapat didorong secara maksimal. Begitu pun dengan pengembangan pertanian di kawasan itu.
“Kami akan coba meminta kepada Pertamina supaya aset yang tidak lagi produktif agar dilepaskan saja. Toh itu sudah dikuasai warga sejak lama dan tidak difungsikan oleh Pertamina,” ucapnya.
Dia berpandangan, ketika Pertamina melepaskan sebagian wilayahnya tersebut dan mendistribusikan kepada masyarakat setempat, maka secara tidak langsung perusahaan plat merah itu telah mendukung program kedaulatan agraria yang kini sedang masif-masifnya dijalankan pemerintah pusat.
Apalagi hampir sebagian besar wilayah Pertamina yang bersisian dengan masyarakat Sanga-sanga termasuk daerah pertanian. Ketika Pertamina melepas wilayah itu, maka masyarakat setempat bakal bisa mengelolanya secara maksimal. Dukungan pembangunan dari pemerintah juga dapat dikucurkan.
“Lahan itu memang sebaiknya kita distribusikan kepada masyarakat. Karena itu juga menjadi amanat reformasi agraria dari pemerintah pusat. Bagaimana mendistribusikan hak tanah kepada rakyat. Bersama Komisi II kami akan berkunjung ke Pertamina membahas itu,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Dirhanuddin
