Selain mengawal RUU IKN, Irwan pun ingin memastikan, bahwa semua aspek yang akan dituangkan dalam pembangunan ibu kota negara nantinya tidak mengesampingkan nilai-nilai dasar dari kondisi sosial budaya, geografis, dan juga kearifan lokal dari masyarakat Kaltim.
Akurasi.id, Samarinda – Proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim akhirnya memasuki babak baru. Hal ini ditandai dengan penyerahan Surat Presiden (Surpres) tentang Rancangan Undang-Undang IKN (RUU IKN) ke DPR RI, pada Rabu (29/9/2021). Hal tersebut pun menjadi angin segar terkhusus bagi masyarakat Kaltim. Lantaran adanya kepastian keberlanjutan pemindahan IKN ke Tanah Benua Etam, sebutan Kaltim.
Menyikapi hal itu, anggota Komisi V DPR RI Irwan mengaku turut senang lantaran akhirnya surpres tersebut disampaikan kepada ketua DPR RI. Dikatakannya, penyerahan surpres itu dapat menjadi pintu masuk agar pembangunan IKN di Kaltim memiliki legal standing.
Namun demikian, ia mengingatkan, agar pembahasan RUU IKN nantinya tidak dilakukan dengan buru-buru, sehingga perencanaan pembangunan dapat tertata dengan baik sesuai visi dan misi IKN.
“Harapan saya agar RUU IKN ini benar-benar dibahas dengan cermat, terukur dan detail. Jangan sampai terburu-buru karena hanya mengejar groundbreaking atau pembangunan fisik semata. Jangan sampai karena buru-buru, akhirnya salah kebijakan dan perhitungan yang akhirnya pembangunan IKN-nya mangkrak atau meleset dari visi misi IKN baru,” kata Irwan, pada Minggu (3/10/2021).
Lebih lanjut, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini menyampaikan, pembahasan RUU IKN harus bersifat multidimensi dan mengakomodir kepentingan multisektor, bukan hanya infrastruktur. Di dalamnya juga harus mempertimbangkan keadaan sosial, ekonomi, budaya di kawasan tersebut. Yang mana masyarakat setempat memiliki kekayaan alam dan budaya yang juga harus dilestarikan dan menjadi daya dukung pembangunan IKN.
Di sisi lain, pria kelahiran Kutai Timur ini mengingatkan, yang tidak kalah penting adalah sustainability atau keberlanjutannya ke depan, baik keberlanjutan dalam hal pembangunan namun juga keberlanjutan kelestarian lingkungannya.
“Jadi perdebatannya bukan tentang menolak atau tidak RUU IKN ini, tetapi bagaimana memastikan pembangunan IKN ini bisa tuntas dan Ibu Kota Jakarta bisa dipindahkan ke Kaltim,” tuturnya.
[irp]
Untuk itu, sebagai wakil rakyat, Irwan menegaskan, semua legislator Kaltim akan terlibat dalam pembahasan RUU IKN baik dalam kapasitasnya sebagai anggota Badan Legislasi (Baleg), komisi terkait, ataupun saat pengambilan keputusan dalam pengesahan sidang paripurna. Semua pihak akan bahu membahu mengawal pembangunan IKN di Kaltim.
“Jadi tidak masalah. Yang penting semuanya aktif memberikan masukan terutama terkait kondisi sosial budaya, geografis juga kearifan lokal di daerah Kaltim,” ujarnya.
[irp]
Untuk diketahui, draft RUU IKN memiliki 9 BAB dan 34 Pasal. Yang mana di dalamnya menggambarkan visi pemerintah tentang ibu kota negara. Mulai dari pengorganisasian, pengelolaan, tahapan pembangunan, tahapan pemindahan ibu kota hingga pembiayaan. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Redaksi Akurasi.id
