PeristiwaTrending

Ricuh Demo di Pati, Bupati Sudewo Dilempari Sandal dan Botol Usai Naikkan Pajak 250 Persen

Bupati Sudewo Dihadang Massa Saat Sampaikan Permohonan Maaf

Loading

Pati, Akurasi.id – Aksi unjuk rasa besar-besaran mengguncang Kabupaten Pati pada Rabu (13/8/2025). Ribuan massa yang mengklaim jumlahnya lebih dari 50.000 orang turun ke jalan menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya, menyusul kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250 persen.

Sejak pagi, massa sudah memadati kawasan kantor Bupati dan DPRD Pati. Situasi memanas ketika permintaan massa agar Bupati hadir tak segera dipenuhi. Lemparan botol air mineral dan aksi memanjat pagar gedung DPRD pun terjadi. Polisi sempat mencoba meredam dengan mengajak koordinator lapangan untuk berkoordinasi, namun unjuk rasa diduga telah disusupi pihak-pihak lain.

Isu bahwa Bupati akan bertolak ke Tanah Suci untuk umrah turut memperkeruh suasana. Kapolresta Pati, Kombes Jaka Wahyudi, membantah kabar tersebut dan memastikan Sudewo siap menemui massa jika situasi kondusif.

Sekitar pukul 12.16 WIB, Bupati Sudewo akhirnya muncul di hadapan massa dengan naik kendaraan taktis (rantis) milik polisi. Mengenakan kemeja putih lengan panjang, peci, dan kacamata hitam, ia menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan bekerja lebih baik. Namun, bukannya mendapat sambutan positif, ia justru dilempari sandal dan botol air mineral.

Jasa SMK3 dan ISO

Ajudan dan anggota Brimob segera melindungi Sudewo dengan tameng, memaksanya kembali masuk ke dalam rantis. Ketegangan semakin memuncak ketika massa mencoba menerobos gerbang kantor bupati dan membakar satu unit mobil provos milik Polres Grobogan. Polisi pun mengerahkan water cannon dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pati juga mengeluarkan maklumat sebagai respons atas kericuhan ini. Hingga sore, sebagian massa masih bertahan di depan kantor bupati dengan penjagaan ketat aparat kepolisian.

Aksi ini menjadi puncak kemarahan warga atas kebijakan kenaikan PBB yang dinilai memberatkan dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil.(*)

Penulis: Nicky
Editor: Willy

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait

Back to top button