Akurasi.id, Sangatta – Ancaman stunting menjadi momok bagi Indonesia. Pada 2018, ada 7,8 juta dari 23 juta balita menderita stunting atau sekitar 35,6 persen. Indonesia kini berada di urutan kelima dalam daftar penderita stunting terbanyak setelah India, Nigeria, Pakistan, dan China.
Mengutip Antaranews.com, di tingkat provinsi, pada 2017, data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim menunjukkan, jumlah anak di bawah lima tahun yang terkena stunting mencapai 30,6 persen dari total balita. Setiap tahun, jumlah balita yang terserang stunting terus meningkat.
Pada 2015, jumlah stunting sebanyak 26,7 persen. Kemudian tahun berikutnya 27,1 persen. Jumlah stunting tertinggi berada di Bontang. Setiap tahun, angka stunting di Kota Taman berubah-ubah. Pada 2014, tercatat 16,1 persen dan 20,4 persen pada 2016. Kemudian jumlahnya 32,4 persen pada 2017.
Jumlah stunting terbanyak kedua di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Pada 2014, terdapat 24,7 persen, pada 2015 sebanyak 30,2 persen, pada 2016 jumlahnya 29,8 persen, dan pada 2017 sebanyak 32,2 persen.
Kabupaten Penajam Paser Utara berada di urutan ketiga. Pada 2014 tercatat 29,5 persen, pada 2015 sebanyak 21,9 persen, pada 2016 ada 27 persen stunting, dan pada 2017 jumlahnya 31,9 persen.
Ancaman Stunting di Kutim
Berada di urutan kedua dengan jumlah stunting terbanyak di Kaltim, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim mengambil beragam langkah untuk mengurangi jumlah anak yang terserang kelainan tersebut. Dinkes melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kutim terus memastikan jumlah anak yang terkena stunting.
Sebelumnya, Dinkes Kutim mengikuti sosialisasi strategi nasional percepatan penurunan jumlah stunting. Beranjak dari kegiatan itu, dinas tersebut menghimpun data di tingkat kecamatan. Hasilnya, stunting di Kutim sekitar 8,60 persen dengan jumlah varietas stunting sebanyak 2.088 anak dari 33.194 anak.
“Satu kecamatan terdapat status stunting di atas standar yang ditetapkan WHO [World Health Organization]. Yakni maksimal 20 persen. Di Kecamatan Teluk Pandan dengan tingkat prevalensi 27,1 persen. Sisanya masih di bawah 20 persen,” ungkap Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kutim, Adianto Hermawandi, Senin (1/4/19).
Meski demikian, ada tujuh kecamatan dengan tingkat prevalensi di atas prevalensi kabupaten. Di tingkat kabupaten, jumlah keseluruhan penyakit ini berada di angka 8,60 persen. Tersebar di Kecamatan Bengalon, Kongbeng, Sangatta Selatan, Busang, Batu Ampar, Muara Bengkal, dan Long Mesangat.
“Tujuh kecamatan tersebut masuk kategori hati-hati. Apabila tidak dilakukan intervensi dan monitoring lanjutan, maka tujuh kecamatan ini akan semakin bertambah persentase stunting-nya,” ungkap Adianto.
Upaya Penanggulangan
Ada beragam penyebab banyaknya jumlah stunting di Kutim. Antara lain gen, anak yang kurang sehat, dan anak memiliki kelainan sejak bayi. Kata dia, penjaringan akan terus dilakukan melalui Dinas Pendidikan serta Puskesmas dan Posyandu.
“Untuk proses penjaringan, anak diberi formulir untuk diisi nama anak dan nama orang tuanya. Selain itu, berat badan saat ini dan ketika lahir. Juga tinggi badan anak saat ini dan saat anak tersebut lahir. Dari situ kondisinya bisa terlihat. Apakah berat badannya termasuk rata-rata atau tidak,” urainya.
Apabila ada yang mencurigakan dari hasil penjaringan tersebut, pihaknya akan melakukan pemeriksaan ulang. Dia menyebut, ribuan anak itu tidak bisa dideteksi. Efeknya, Dinkes Kutim kesulitan melakukan penindakan.
“Kami berharap jumlah kasus bisa menurun. Karena saat ini pemerintah sudah melaksanakan kegiatan untuk pemeriksaan ibu hamil. Selain itu, ada pemberian serum untuk anak-anak perempuan,” sebutnya.
Idealnya, selama masa kehamilan, para ibu minimal empat kali harus memeriksa kandungannya. Ada pula Imunisasi Menyusui Dini (IMD) yang wajib diikuti ibu hamil agar anak mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif.
Adianto menjelaskan, penyebab stunting adalah ibu hamil yang kekurangan sel darah merah dan kekurangan makanan tambahan. Karena itu, pihaknya berupaya meningkatkan kesehatan ibu hamil melalui Puskesmas, Posyandu, dan PKK.
“Penyuluhan [sering kami lakukan] agar balita stunting diberi ASI eksklusif di usia 0-6 bulan. Usia berikutnya diberi pendamping makanan tambahan. Perhatian kepada ibu hamil agar kebutuhan gizi terpenuhi juga kami lakukan,” jelasnya.
Penanganan stunting dilakukan lintas sektoral. Di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Dinas Pendidikan. “[Ini dilakukan] untuk mencegah pernikahan dini,” katanya. (*)
Penulis: Ella Ramlah
Editor: Ufqil Mubin
