Akurasi.id, Samarinda – Sejumlah kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Forum Kader PKS Pendukung Sarwono sebagai Calon Wakil Walikota Samarinda mengundurkan diri dari partai berlatar dakwah tersebut.
Pengunduran diri secara serentak ini bermula dari “penjegalan” Sarwono sebagai calon wakil walikota. Sebelumnya, anggota dewan di Kota Tepian tersebut santer disebut mewakili PKS untuk memperebutkan kursi orang nomor dua di ibu kota provinsi itu.
Ikhwanul Toat, juru bicara forum ini, mengaku, sebanyak 200 orang kader PKS mengundurkan diri. Dia dan teman-temannya secara simbolik melepas jaket dan menyerahkan kartu keanggotaan PKS.
“Dengan ini kami secara resmi mengundurkan diri dari kader PKS Kota Samarinda,” tegasnya, Rabu (17/7/19). Dia menyebut telah berjuang selama belasan tahun bersama partai yang didirikan di era Reformasi itu.
Toat menyayangkan kebijakan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Samarinda yang merekomendasikan Arif Kurniawan. Toat beralasan, usulan itu cacat etika dan tak sesuai mekanisme partai.
Kata dia, Sarwono tidak pernah diajak urun rembuk untuk membicarakan pengusulan calon wakil walikota tersebut. Tak ada pula alasan yang tertuang secara resmi di balik penolakan pencalonan Sarwono. Padahal kans terbesar memenangkan kursi wakil walikota ada di tangannya.
Penjegalan mantan sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Kaltim itu dinilai sebagai tindakan gegabah. Karenanya, pihaknya menolak pencalonan Arif. “Kami menolak SK dari DPD PKS Samarinda yang mengganti bapak haji Sarwono dengan bapak Arif Kurniawan sebagai calon wakil walikota Samarinda,” imbuhnya.
Calon anggota legislatif (caleg) Samarinda ini melihat, cara yang diambil pengurus DPD PKS sangat berbeda dengan spirit partai. Selama 15 tahun menjadi pengurus PKS di tingkat ranting, baru kali ini dia melihat pengurus PKS mengambil kebijakan yang tak sesuai spirit partai.
Ahmad Eka Bayu, salah satu juru bicara forum tersebut, menuntut unsur pimpinan DPD PKS Samarinda meminta maaf kepada Sarwono. Menurutnya, sikap dan kebijakan partai tersebut tidak etis dalam dunia politik.
“Seharusnya PKS menampilkan cara yang etis dalam politik. Agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat Samarinda,” ucapnya.
Pengunduran diri ratusan kader PKS, kata Bayu, tak berkaitan dengan keaktifannya di Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi). Dia beralasan, Garbi masih tergolong organisasi masyarakat. Meski pihaknya bergabung di organisasi tersebut, pengurus PKS tak dibenarkan menjadikannya sebagai alasan untuk menjegal Sarwono.
Bayu mengaku, fenomena penggantian dan penjegalan tidak hanya dialami Sarwono. Banyak pula kader-kader dan pengurus yang disingkirkan secara perlahan dari struktur partai.
“Mereka mengeluarkan tetapi tidak memecat juga. Kami sebenarnya ingin memperbaikinya. Kami tidak ingin keluar dari PKS. Kami melihat kondisinya seperti ini. Banyak yang berubah dari PKS,” sesalnya.
Seperti diketahui, PKS mengusulkan Arif sebagai calon wakil walikota Samarinda. Saat ini dia menjabat sebagai sekretaris DPW PKS Kaltim. Ia akan bersaing dengan calon yang diusung Partai Demokrat, Barkati.
Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang, telah mengusulkan keduanya untuk dipilih di DPRD Samarinda. Rekomendasi itu disampaikan pada 10 Juli 2019 lewat surat bernomor 181/264/020. (*)
Penulis/Editor: Ufqil Mubin
