Raperda Pemberdayaan Lembaga Adat siap Diparipurnakan. Raperda usulan DPRD tersebut dilatarbelakangi oleh aspirasi masyarakat adat, khususnya Bontang Kuala dan Guntung.
Akurasi.id, Bontang – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama asisten perekonomian dan pembangunan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Bontang beberapa waktu lalu membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal akhirnya siap disahkan.
Anggota Komisi III DPRD Bontang, Abdul Samad menyebutkan pihaknya menargetkan dalam kurung waktu dua bulan Raperda tersebut segera diparipurnakan menjadi Perda.
“Kalau lama, mereka khawatir adat budaya lokal punah. Apalagi tidak lama ini akan ada perayaan Pesta Laut di Bontang Kuala” ujar Abdul Samad beberapa waktu lalu.
Pria yang kerap disapa Aco itu menyebutkan, Raperda usulan DPRD tersebut dilatarbelakangi oleh aspirasi masyarakat adat, khususnya Bontang Kuala dan Guntung. Dia pun menjelaskan pihaknya melibatkan serta meminta masukan kepada beberapa tokoh adat penyempurnaan Raperda, meski pasal demi pasal telah dibahas dan disusun.
Untuk tokoh adat, mewakili Bontang Kuala diwakili Catur, sementara Ismail mewakili Guntung.
“Kita berdiskusi dan menerima masukan-masukan dari para tokoh adat Kota Bontang,” ucap politisi dari Partai Hanura itu”
[irp]
Dia pun melanjutkan, dalam aturan Raperda tersebut, bakal mengatur agenda-agenda kebudayaan lokal Bontang seperti Erau Pelas Benua dan Pesta Laut bakal wajib digelar setiap tahun. Maka dari itu, perlu adanya payung hukum yang kuat, termasuk untuk mendapatkan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bontang.
“Semoga dengan adanya Perda itu, kebudayaan serta kegiatan adat di Bontang menjadi daya tarik untuk wisatawan datang ke Bontang, imbasnya pun menjadikan Bontang untuk tujuan pariwisata,” pungkasnya.
Diketahui, Senin (3/5/2021) lalu, Komisi III DPRD Bontang sudah pernah membahas tentang percepatan Pelestarian Budaya Lokal, DPRD ingatkan Pemkot Bontang segera implementasikan perda adat. Kendati saat ini alokasi anggaran yang dimiliki pemerintah cukup terbatas, Disdikbud dan Dinsos Bontang diharapkan bisa mengambil langkah inovasi dalam pemberdayaan kebudayaan lokal. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Rachman Wahid
