Rapat Koordinasi Nasional: Sinergi Pembangunan dan Pemberantasan Korupsi dalam Era Prabowo Subianto

Akurasi.id – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan lebih dari 5.360 peserta dari berbagai instansi digelar hari ini di Sentul. Acara ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam pembangunan Indonesia dan memberantas korupsi di tingkat daerah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa peserta rakornas terdiri dari gubernur, wali kota, bupati, kapolda, kapolres, dan sejumlah pejabat lainnya. Dalam laporannya, Tito menyatakan, “Kami laporkan bahwa peserta rakornas sebanyak 5.360 orang, dengan instansi pusat sebanyak 525 orang yang mencakup seluruh kepala lembaga dan eselon I.”

Forum ini merupakan kesempatan bagi para pemimpin daerah untuk bertemu dan menyamakan visi serta misi pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Tito juga mengungkapkan harapan agar tujuh menteri koordinator yang hadir dapat memberikan arahan teknis yang bermanfaat bagi pemerintah daerah.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam arahannya, ia meminta Forkopimda di seluruh Indonesia untuk menghilangkan ego sektoral dan bekerja secara kompak demi kemajuan pembangunan. Gibran menambahkan, “Bapak-Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia.”

Gibran juga memberikan contoh daerah yang telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti Papua Barat dan Sulawesi Tengah. Ia menekankan target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan oleh Presiden Prabowo sebesar 8 persen, dan menyerukan agar semua pihak bekerja keras untuk mencapai target tersebut.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, mengungkapkan arahan Presiden Prabowo mengenai manajemen pemerintahan dan pemberantasan korupsi. Menurut Sultan HB X, Prabowo menginginkan langkah-langkah perbaikan yang dapat mengurangi kebocoran anggaran. Ia menyatakan, “Penggunaan anggaran yang tepat sasaran bisa dialokasikan ke manfaat lain sehingga memiliki nilai.”

Sultan HB X juga menambahkan bahwa Prabowo tidak memberikan arahan spesifik, melainkan membicarakan langkah strategis yang akan dijabarkan secara teknis oleh para anggota kabinet. Meskipun tidak membahas pilkada secara rinci, Sultan menegaskan bahwa isu tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh KPU dan Bawaslu.

Dengan harapan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kesejahteraan publik, acara ini diakhiri dengan seruan untuk kolaborasi dan komitmen semua pihak demi kemajuan bangsa.(*)

Penulis: Nicky
Editor: Willy