Akurasi.id, Bontang – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim telah menghentikan sementara aktivitas PT Energi Unggul Persada (EUP). Kebijakan itu dikeluarkan pada Ahad (1/9/19) lalu.
Namun sehari setelah keluar surat edaran DLH Kaltim, perusahaan tersebut kembali beroperasi. Padahal, dinas yang bergerak di bidang pengawasan lingkungan itu belum menerbitkan surat keterangan kelayakan lingkungan (SKKL) untuk PT EUP.
DLH menunda penerbitan SKKL karena dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) perusahaan yang beroperasi di Kota Taman tersebut belum lengkap.
Kabid Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang, Andi Kurnia, mengatakan, PT EUP sejatinya belum dapat beroperasi sebelum mengantongi AMDAL dan izin mendirikan bangunan (IMB).
“Ketika izin AMDAL-nya sudah terbit dari provinsi, IMB terbit, maka bisa kembali melakukan kegiatan pembangunan pabrik,” terangnya.
Pihaknya hanya memperbolehkan PT EUP memperbaiki akses jalan milik Pemkot Bontang yang berdekatan dengan lokasi perusahaan. “Yang lainnya tidak boleh. Semua kegiatan di sana (PT EUP), termasuk akses jalan masuk harus dihentikan,” tegas Andi.
Dia telah meminta Satpol PP untuk menghentikan segala aktivitas PT EUP. Andi pun membuat surat pemberhentian seluruh kegiatan hingga perizinan perusahaan diterbitkan DLH Kaltim dan Pemkot Bontang. Kata dia, izin yang disampaikan dalam online single submission (OSS) tidak dapat dijadikan acuan untuk perusahaan itu beraktivitas.
Terima Dua Sanksi
Pengawas Lingkungan Hidup DLH Kaltim, Setia Budi, mengatakan, PT EUP mendapat dua sanksi: penghentian sementara segala aktivitas pembangunan dan perusahaan diminta melengkapi dokumen penyusunan izin lingkungan hidup. Ketika dokumen izin lingkungan hidup telah dilengkapinya, maka pemerintah akan menyatakannya dalam SKKL.
“Memang sidang AMDAL sudah dilakukan. Hanya perbaikan dokumennya belum disampaikan lagi. Sehingga SKKL belum terbit. Kalau SKKL belum terbit, artinya dokumen mereka belum selesai,” bebernya.
Terdapat beberapa tahapan pencabutan sanksi tersebut. Setelah SKKL diterbitkan pemerintah, PT EUP mesti bersurat ke DLH Kaltim untuk memohon pencabutan sanksi administrasi pemerintah. Setelah saksi dicabut, perusahaan minyak goreng itu dapat melanjutkan pembangunannya. “Nanti kami cabut pelang pemberhentian sementaranya,” ujar Budi.
Jabatan Fungsional Khusus Satpol PP Tingkat Ahli Basri mengaku telah meninjau perusahaan tersebut. Di areal PT EUP terdapat sejumlah aparat kepolisian dari Polres Bontang.
Basri menerima laporan bahwa PT EUP telah mengantongi AMDAL. Namun pihak perusahaan tak memperlihatkannya kepada Satpol PP yang meninjau areal perusahaan tersebut. “Karena itu, kami bersikeras tak boleh ada aktivitas pengerukan dan pemancangan. Memang tidak ada kedua kegiatan itu. Hanya ada penyiraman jalan saja,” terangnya.
Sementara itu, media ini telah berusaha menghubungi direksi PT EUP. Namun pesan dan panggilan media ini tak dijawab. Saat ini, kami sedang berusaha mendapatkan keterangan dari pimpinan perusahaan tersebut. (*)
Penulis: Ayu Salsabila
Editor: Ufqil Mubin
